Network
PR INDRAMAYU – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kembali menyampaikan kritik kepada pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum serta wacana pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.
Pasalnya, sebelumnya tersiar kabar bahwa pemerintah akan melakukan Revisi UU Pemilu, namun hal tersebut justru ditangguhkan oleh pemerintah.
Langkah yang diambil pemerintah itu sangat disayangkan oleh Mardani Ali Sera, karena Revisi UU pemilu menurutnya sangat mendesak untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Anak Sulung Anang akan Menikah, sang Desainer Bongkar Harga Gaun Pengantin Aurel Hermansyah
Hal tersebut disampaikan olehnya melalui cuitan akun Twitter pribadinya pada Kamis, 11 Maret 2021.
“Revisi UU Pemilu mendesak karena sebagai pintu masuk untuk memulai perbaikan sistem politik dan demokrasi di negeri ini,” tulis Mardani Ali Sera, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari cuitan @MardaniAliSera pada 11 Maret 2021.
Selain itu, Mardani Ali Sera juga mengungkapkan bahwa Revisi UU tersebut juga perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang.
Baca Juga: Polandia Melarang Orang Tua Tunggal dan LGBT untuk Mengadopsi Anak, Perhatikan Kesejahteraan Anak
Bahkan, menurut politisi PKS itu, hal tersbeut dapat membuat demokrasi di tanah air menjadi lebih sehat karena masyarakat dapat menikmati pesta demokrasi, dan tidak terbebani dengan pemilu yang dilakukan secara estafet.
