Network
“Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyat,” ujar Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas lebih lanjut berkomentar serta mengkiritik kebijakan pemerinta tersebut.
Baca Juga: Sinopsis Drama Korea 'Mouse', Serial Terbaru Rilis Maret 2021
“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh Pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” katanya
Cholil juga sangat menyayangkan bahwa Pemerintah melegalkan bisnis tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.
Dalam lampiran peraturan presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan, penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 1 Maret 2021: Bu Farah Curigai Pasha Soal Perasaannya pada Nana
“Kita larang saja masih beredar, kita cegah masih lolos, bagaimana dengan dilegalkan sampai eceran dengan dalih empat provinsi, tapi kan nyebar ke provinsi lain, karena hasil investasi tak sebangding dengan rusaknya bangsa ini,” tutur Cholil.
Lebih lanjut, Cholli dan Anwar dari pihak MUI menyatakan ketidaksetujuan mereka mengenai kebijakan pemerintah yang melegalkan minuman keras dengan dalih kearifan lokal.***
