Network
PR INDRAMAYU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengganti pejabat yang dianggap tidak bisa mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Presiden Jokowi, penggantian pejabat yang tidak bisa mengatai karhutla adalah kesepakatan yang telah dijalin sejak 2016 lalu.
Presiden Jokowi menyampaikan kemungkinan mengganti pejabat yang tidak bisa mengatasi karhutla tersebut dalam "Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021".
Baca Juga: Dosen Psikologi UGM Ungkap Kiat Olah Stres di Era Pandemi Covid-19, Berikut Penjelasannya
"Setiap tahun sejak 2015, saat kejadian kebakaran besar, kita rutin melakukan pertemuan seperti ini, tujuannya apa? Untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati/wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, terutama jika ada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah-daerah rawan bencana kebakaran agar tidak lupa pada aturan main yang sudah disepakati di 2016," ujar Jokowi.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari Antara, rapat tersebut dihadiri kepala daerah yang berasal dari lokasi rawan karhutla.
Di antara kepala daerah tersebut adalah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Siak, Bupati Pulau Pisau, dan Bupati Sanggau Paolus Hadi.
Baca Juga: Selain Mengandung Kafein, Kopi Juga Memiliki Kandungan Senyawa Kimia yang dapat Membuat Gigi Kuning
Rapat tersebut juga dihadiri Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan pejabat terkait.
