PR INDRAMAYU - Pemerintahan Jokowi periode kedua diwarnai berbagai aksi penolakan dari masyarakat Indonesia.
Beberapa di antaranya yaitu penolakan RUU KPK, RUU KUHP, hingga yang terbaru RUU Cipta kerja yang dianggap merugikan para buruh dan menguntungkan para investor.
Berkenaan dengan rentetan kejadian demi kejadian tersebut, isu kudeta Pemerintahan Jokowi pun kembali menguat.
Baca Juga: Bendung Angka Infeksi Hadapi Gelombang Kedua Covid-19, Spanyol Tetapkan Darurat Nasional
Politisi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mewanti-wanti presiden supaya segera mengevaluasi menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal ini bertujuan untuk menyeleksi kinerja para menteri, Darmadi Durianto menyarankan supaya presiden segera melakukan re-suffle terhadap menteri yang tidak loyal.
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal," jelas Darmadi kepada RRI Sabtu, 24 Oktober 2020 sebagaimana diberitakan Jurnal Presisi dengan judul 'Ngeri! Isu Kudeta Menguat, Politisi PDIP Mewanti-wanti Presiden Supaya Segera Lakukan Hal Ini'.
Baca Juga: Berulang Kali Ditawari Jadi Menteri tapi Dijegal Terus, Rizal Ramli Blak-blakan Ungkap Bobroknya JK
Tindakan ini bertujuan untuk mengantisipasi kudeta politik yang dilakukan oleh jajaran menteri Joko Widodo.
"Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," lanjutnya.
Darmadi juga meminta kepada Presiden agar tidak lengah, hal ini mengantisipasi manuver para pembantu presiden dalam kepentingan jangka panjang, pemilihan presiden 2024.
Baca Juga: Legenda Brasil dan Barcelona Positif Covid-19, Ronaldinho: Saya Baik-Baik Saja, Tanpa Gejala
"Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pemilihan Presiden 2024)," jelas Darmadi.
Darmadi juga meminta kepada presiden agar segera melakukan re-suffle terhadap para menteri yang kedapatan membawa kepentingan diluar pemerintah.
"Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," jelas Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Baca Juga: Jadi Juara MotoGP Teruel 2020 Minggu, 25 Oktober 2020, Morbidelli: Aku Sarapan Dinamit
Selain itu, Darmadi juga melakukan prediksi terhadap para menteri Jokowi.
Darmadi berpendapat bahwa pada pertengahan masa jabatan akan kelihatan siapa yang mengedepankan kepentingan pribadi, melebihi kepentingan umum.
"Nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan pak presiden, tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," pungkas Darmadi.
Diketahui Darmadi Durianto merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saat ini ia menduduki jabatan sebagai salah satu anggota Komisi IV DPR RI.*** (Syifa'ul Qulub/Jurnal Presisi)