Network
“Jika petugas lapangan harus membuka maskernya, itu juga bahaya. Untuk memakai face shield sepertinya memudahkan, tapi mungkin lebih praktis menggunakan alat tulis. Untuk memilih, disabilitas netra kemarin juga dicoba untuk menggunakan sarung membaca huruf braille. Itu juga sudah sangat tidak memungkinkan," tutur Ariani.
Ariani melanjutkan bahwa jari-jemari kaum disabilitas netra tidak mudah dalam membaca menggunakan alat bantu coblos. Sensitivitas mereka tidak bekerja maksimal. Terkait memasukkan surat suara, akan sangat sulit jika tangan kaum disabilitas netra memakai sarung tangan.
Baca Juga: Gelar Pertemuan Jajaran Kampus Polman, Ridwan Kamil Berharap Bisa Menyokong Segitiga Emas Rebana
Sosialisasi pencoblosan melalui televisi dikritik Ariani. Menurutnya, informasi di media audio visual tersebut tidak turut memaparkan mengenai tata cara mencoblos untuk kaum penyandang disabilitas.
“Kemudian, yang lainnya juga bahwa saat ini kan sudah ada mulai dikampanyekan melalui tv bagaimana cara mencoblosnya. Itu juga mohon juga diterangkan juga. Diinformasikan juga bagaimana disabilitas itu nantinya itu di TPS itu bagaimana,” ujarnya.
Ariani juga mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi daftar pemilih tetap (DPT).
Baca Juga: Pilkada di Kala Pandemi? Simak Tips Berikut Agar Aman dalam Mengikutinya
“Di DPT itu ada tertulis pemilih itu normal dan pemilih disabilitas. Memang data disabilitas sudah disesuaikan dengan UU penyintas.
"Tidak lagi istilahnya tuna netra, rungu, tapi sudah disabilitas netra, disabilitas fisik, disabilitas intelektual. Untuk non disabilitas, mereka menyebutnya normal. Ini juga kata-kata yang harus perlu diganti. Jangan istilah normal dan disabilitas," tutur Ariani.
Alasan Ariani mengutarakan hal tersebut adalah karena ia menganggap kaum penyintas juga normal. Keseharian mereka adalah sama seperti pada umumnya, mereka makan, minum, berkeluarga, berpenghasilan, dan sebagainya. Hanya satu atau dua organ tubuh saja yang tidak berfungsi.
