INDRAMAYUHITS – Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat dipastikan bakal lebih cepat terwujud bila langkah partai ini dikabulkan pemerintah.
Pemekaran Indramayu Barat yang telah diperjuangkan lebih dari 20 tahun bakal segera jadi kenyataan.
Hal itu apabila upaya PDI Perjuangan dikabulkan oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk diketahui bahwa baru-baru ini, PDI Perjuangan Jawa Barat melalui ketuanya, Ir Ono Surono mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah.
Terutama untuk Jawa Barat, Ono Surono mendorong agar moratorium pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) segera dibuka lagi.
Ono Surono beralasan, Jawa Barat memiliki berbagai masalah yang cukup pelik, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.
Baca Juga: Data BPS Tahun 2022, Kabupaten Indramayu Menempati Urutan Pertama Daerah Termiskin di Jawa Barat
Karena itu, pemekaran daerah dianggap menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Untuk diketahui, di Jawa Barat sudah ada delapan kabupaten/kota yang telah diajukan menjadi CDPOB.
Namun, ajuan tersebut tertahan karena pemerintah pusat masih belum juga membuka moratorium pemekaran.
Saat ini, pemerintah pusat baru bisa mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB) untuk pemekaran sejumlaah provinsi di Papua.
“Harus ada dorongan, harus ada kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jawa Barat,” ujar Ono Surono dilansir dari laman resmi DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, 25 Januari 2023.
Sebagai upaya nyata mendorong pemekaran daerah, DPD PDI Perjuangan Jabar menggelar dialog publik CDPOB di kantor DPD, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa 24 Januari 2023.
Baca Juga: Bank DKI Sedang Buka Lowongan Kerja Bagi yang Punya Skill Desain Grafis, Simak Persyaratannya
Lebih lanjut Ono menyampaikan, ada sebanyak 8 daerah yang telah masuk dalam daftar CDPOB yang menunggu dibukanya moratorium.
Delapan daerah tersebut antara lain Indramayu Barat,, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.
Disampaikan, rencana pemekaran itu telah melalui proses yang panjang dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
Aspirasi tersebut juga telah dibahas DPRD kabupaten/kota, disetujui kepala daerah, diusulkan ke provinsi, dibahas DPRD Jabar bersama gubernur, dan munculah delapan CDPOB untuk direkomendasikan ke pemerintah pusat.
Di Jawa Barat memang cukup aneh, pasalnya meski jumlah penduduknya lebih banyak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun jumlah kota/kabupatennya lebih sedikit.
Berdasarkan data yang ada Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota dan Jawa Tengah sudah ada 34 kabupaten/kota, sedangkan Jawa Barat hanya 27 kabupaten/kota.
Ono Surono menjelaskan, rumus mengelola pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
Karena itu, melalui konsep pelayanan tersebut harus ada pembentukan daerah otonom baru.
“PDI Perjuangan hari ini melakukan dialog publik ingin mendengar dari unsur pemerintah, hadir pula dari pemerintah provinsi Jabar, akademisi Tim Jabar Unpad, dan perwakilan delapan wilayah yang sudah ditetapkan bahwa Jabar sebagai calon DOB,” ujar dia.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal terbentuknya daerah otonom baru, PDI Perjuangan Jawa Barat pun sampai harus membentuk Satgasus.
Tujuannya agar pergerakan hasil rekomendasi dari dialog publik yang diketuai oleh Bedi Budiman (Ketua Komisi I DPRD Jabar), dan sekretarisnya Abdi Yuhana terarah.
“Tentu langkah awal kami merumuskan hasil dialog ini untuk membuat resume yang akan menjadi lampiran dalam surat DPD PDIP ke DPP PDI Perjuangan, ketua fraksi DPR RI, dan Ketua DPR RI, serta kementerian. DOB di Jabar ini menurut kami sangat urgen alias penting,” papar dia. ****