PR INDRAMAYU - Penangkapan Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna menjadi duka tersendiri bagi PDIP Jawa Barat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono pada Jumat, 27 November 2020 kemarin.
Sebagaimana diketahui, Ajay tidak hanya berstatus sebagai Wali Kota Cimahi, namun ia juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Cimahi.
Baca Juga: Kirim Surat Dadakan ke Birma Arya, Habib Rizieq Minta Dirahasiakan Hasil Tes Swabnya
Ajay ditangkap, ditetapkan menjadi tersangka, dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap perizinan RSU Kasih Bunda.
Namun demikian, pihaknya menyerahkan proses hukum pada aparat yang berwenang dan tidak akan memberikan advokasi untuk politisi asal PDIP tersebut.
"PDIP tidak pernah kenal advokasi untuk pelaku tersangka korupsi, jadi selama ini tidak ada dan tidak pernah ada advokasi," ujar Ono sebagaimana diberitakan Pikiran-rakyat.com dengan judul 'Ketua PDIP Jawa Barat Sebut Wali Kota Cimahi Tak Makan Uang Rakyat, Ajay Tergelincir di Jalan Rata', Sabtu, 28 November 2020.
Baca Juga: Kiwil Diberitakan Kawin Lagi, Kali Ini Sebut 'Gak Mau Banyak Komen' hingga Ungkap Istrinya Ngamuk
Dengan kasus tersebut, Ono menuturkan, permasalahan Ajay itu bukan terkait APBD, tidak terkait dengan proyek negara, tidak terhubung dengan uang rakyat. Ajay terlibat dalam hal pembangunan RS swasta.
"Sehingga catatan saya bagi kepala daerah baik PDIP dan semua, masalah Pak Ajay ini harus menjadi pelajaran, bahwa terkait dengan permainan proyek itu ya harus didudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada," ucap dia.
Namun, kata dia, sebagai kapasitas wali kota memberikan kebijakan selalu ada implikasinya.
Baca Juga: Aurel Segera Menikah tapi Krisdayanti Belum Mengenal Atta: Cuma Bisa Mendoakan dari Jauh
Di sisi lain, lanjut Ono, kasus yang membelit Ajay tentunya ini menjadi duka bagi PDIP Jabar.
"Pak Ajay tidak makan uang rakyat. Istilahnya kita tergelincir di jalan yang rata. Tergelincir saya yakinkan, mudah-mudahan tidak ada uang rakyat yang dimakan atau merugikan APBD," ujar dia.
"Kalau pun itu memang suatu kesalahan memang harus diakui itu sebuah kesalahan ketidaktahuan Pak Ajay semoga kedepan tidak ada kejadian serupa," ucap dia melanjutkan.
Baca Juga: Ahli Epidemologi Sebut Pembukaan Sekolah Harus Berdasarkan Parameter Kesehatan Daerah Setempat
Sementara itu, terkait sanksi seperti pemecatan, Ono menegaskan pihak tidak memiliki kewenangan tersebut. Pemecatannya merupakan kewenangan dari DPP atau pusat.
"Untuk pemecatan itu kewenangan DPP partai. Kita tunggu saja keputusan pusat seperti apa," ujar dia.*** (Novianti Nurulliah/Pikiran Rakyat)