Network
Penandatangan pertisi tersebut melalui perwakilan dari gerakan perempuan dan feminis yang kemudian mengeluarkan surat terbuka kepada Ketua Mahkamah Agung India SA Bobde menuntut agar dia mundur dan mengeluarkan permintaan maaf atas pernyataannya di pengadilan.
Pernyataan tersebut di mana Hakim bertanya kepada seorang pria yang menjadi pelaku pemerkosaan seorang gadis di bawah umur, apakah pelaku bersedia menikahi korban.
Baca Juga: Lapor Kehilangan Sang Putra, Seorang Ibu Justru Jadi Tersangka Pembunuhan Anak Kandungnya Sendiri
Adapun bunyi surat terbuka dari para aktivis yang mengecam sang Hakim berbunyi:
“Dari jabatan tinggi CJI di Mahkamah Agung, pernyataan itu (pernyataan sang Hakim S.A Bobdee) mengirimkan pesan ke pengadilan lain, hakim, polisi dan semua lembaga penegak hukum lainnya bahwa keadilan bukanlah hak konstitusional perempuan di India," seperti dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari Indian Express.
"Ini hanya akan mengarah pada pembungkaman lebih lanjut terhadap anak perempuan dan perempuan. Untuk pemerkosa, itu mengirimkan pesan bahwa pernikahan adalah izin untuk pemerkosaan; dan bahwa dengan mendapatkan izin tersebut, pemerkosa dapat secara post facto mengkriminalisasi atau melegalkan tindakannya,” tertulis dalam keterangan tersebut.
Adapun bunyi surat ini juga didukung oleh aktivis hak-hak perempuan yang terkenal di India, termasuk di antaranya Annie Raja, Kavita Krishnan, Kamla Bhasin, Meera Sanghamitra, Maimoona Mollah dan Zakia Soman.
Biro Politik CPI (L) Brinda Karat di India juga menerima kritik dari masyarakat India mengenai hubungan dalam kasus lain yang berhubungan dengan pemerkosaan.
Mereka menanyakan apakah hubungan seksual antara pria dan istri yang sah dapat disebut pemerkosaan meskipun suaminya adalah pria yang brutal.
