Network
PR INDRAMAYU – Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim), Yohanes Ivan Adi Kristianto, menyatakan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau yang lebih dikenal ASEAN perlu membarui tujuan terkait konflik Asia Tenggara termasuk kudeta militer Myanmar.
Menurut akademisi UPN Veteran Jatim tersebut, terdapat konflik di Asia Tenggara termasuk kudeta militer Myanmar yang perlu disikapi ASEAN dengan membarui tujuannya.
Konflik yang baru-baru ini terjadi di Asia Tenggara adalah kudeta militer Myanmar. Menurut akademisi UPN Veteran Jatim, ASEAN perlu membarui tujuannya berkaitan dengan konflik tersebut.
Kudeta militer di Myanmar tersebut ditengarai menjadi tantangan terbaru bagi ASEAN yang berdiri sejak 1967 silam.
Tujuan pendirian ASEAN kala itu adalah menciptakan stabilitas dan keamanan regional,serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.
Menurut Yohanes, ironisnya sikap ASEAN terhadap konflik di Myanmar cenderung lemah serta terbelah.
“Filipina, Kamboja, dan Thailand memilih untuk menunggu sebelum menentukan sikap. Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos cenderung diam,” tutur Yohanes.
“Indonesia dan Malaysia hanya menyatakan keprihatinan dan menyarankan dialog,” ujarnya dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari The Conversation.
Prinsip tidak mencampuri (non-intervensi) urusan dalam negeri dari negara anggota lain, diakui Yohanes, justru menghambat tujuan ASEAN tersebut.
Baca Juga: Terkait Kasus Korupsi yang Menimpanya, Edhy Prabowo: Saya Siap Dihukum Mati
“Sebagai contoh, konflik Rohingya di Myanmar berdampak ke negara-negara ASEAN lain karena banyak orang Rohingya yang mengungsi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia,” ujarnya.
Apa yang harus dilakukan ASEAN menyikapi konflik di Asia Tenggara termasuk kudeta militer di Myanmar?
Menyikapi konflik di Asia Tenggara termasuk kudeta militer di Myanmar, ASEAN perlu membarui tujuannya, demikian menurut Akademisi UPN Veteran Jatim, Yohanes Ivan Adi Kristianto.
Baca Juga: Soal Vaksin bagi Lansia, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Ungkap 2 Prasyarat Ini
Hadirnya Piagam ASEAN 2008 berisi pembaruan visi ASEAN yang kini mulai memprioritaskan isu demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Meskipun begitu, Yohanes menganggap ASEAN cenderung bersikap setengah-setengah dalam menyikapi konflik yang ada di negara anggota terkait pelanggaran HAM.
“ASEAN terlibat dalam isu-isu yang sedang marak di suatu negara anggota – melalui forum dialog, misalnya, namun tindakan ASEAN tidak bisa mengikat negara yang terlibat dalam isu tersebut,” ujar Yohanes.
Baca Juga: Pria yang Gemar Berfoto dengan Kucing Rentan Jomblo? Begini Kata Riset dari Amerika Serikat
Yohanes menyarankan agar ASEAN menegaskan kepada dunia internasional bahwa pihaknya tidak mencampuri urusan politik domestik apabila tidak diizinkan oleh negara bersangkutan.
“Dalam isu kudeta di Myanmar, misalnya, ASEAN lebih baik memberikan pernyataan tegas kepada publik bahwa apa yang terjadi di Myanmar bukan kewenangan organisasi tersebut,” ujarnya.***
