Cek Fakta: Kementerian Agama Larang Penggunaan Bahasa Arab di Indonesia

PR INDRAMAYU – Belum lama ini kabar pelarangan Bahasa Arab di Indonesia tersebar di media sosial dan membuat heboh masyarakat.

Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari Antara, unggahan narasi di media sosial yang diketahui pada Februari 2021 itu mengatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) disebut-sebut melarang adanya penggunaan Bahasa Arab di Indonesia.

“Setelah SKB3 Menteri larang jilbab sekarang muncul SK MENAG larang Bahasa Arab, Negeri sedang digiring kearah sekuler dan komonis”

Surat Keputusan Menteri Agama seperti yang termuat dalam unggahan media sosial tersebut menggiring Indonesia menjadi negara sekuler dan komunis.

Faktanya, kabar Surat Keputusan Menteri Agama larang penggunaan Bahasa Arab tersebut adalah hoaks atau berita palsu.

Dikenal dengan mayoritas penduduk Islam, di Indonesia Bahasa Arab diajarkan secara luas baik di sekolah, universitas, kegiatan agama, pengajian dan lainnya.

Bahasa Arab juga di gunakan oleh umat Islam untuk beribadat, terutama sholat.

Tidak ada satu pun pemberitaan di media Indonesia tentang adanya Surat Keputusan Menteri Agama terkait larangan bahasa Arab tersebut.

Diketahui sebelumnya pemerintah memang telah mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri.

Hal tersebut terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan sekolah yang di selenggarakan pemerintah daerah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat Keputusan tersebut di tandatangai oleh tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Surat keputusan bersama tersebut dikeluarkan menyusul kasus seorang siswa non-muslim di Sumatera Barat yang dipaksa menggunakan jilbab di sekolahnya.

Tidak ada ditemukan Surat Keputusan Bersama atau pun Surat Keputusan dari Menteri Agama yang terkait dengan pelarangan penggunaan Bahasa Arab di indonesia.

Dengan demikian, kesimpulannya bahwa unggahan narasi di media sosial tentang Surat Keputusan Menteri Agama terkait Pelarangan Bahasa Arab tersebut adalah  hoaks atau berita salah.***