Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, dengan hasil rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas.
Anggota Dewan dapil NTT I ini juga menambahkan, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan.
"Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer," ujar Andreas.***