Network
PR INDRAMAYU - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, minta Pemerintah dan Polri untuk menindak tegas pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar suatu acara atau kerumunan massa, ditengah pandemi Covid-19.
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari situs RRI, Menurutnya, Polri harus menindak tegas soal larangan berkerumun. Karena hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan hanya imbauan saja.
"Kalau menghimbau itu pekerjaan ormas. Semestinya aparatur keamanan bisa lebih proaktif, misalnya mengadakan musyawarah dan penjelasan aturan dengan segala konsekuensinya," cuit Mu'ti dalam akun Twitter pribadinya @Abe_mukti dikutip RRI, Minggu (15 November 2020).
Baca Juga: Korban Topan Vamco Manila Meningkat 67 Orang, Mulai dari Terluka Hingga Hilang
Tindakan tegas ini, harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu, baik kepada kelompok tertentu hingga rakyat kecil.
Sebab, menurutnya, hal tersebut akan memberikan dampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat ke penegak hukum, dalam menjalankan protokol kesehatan nasional.
"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesungguhan pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan covid-19, jajaran pemerintah harus lebih tegas dan adil kepada semua pihak, jangan hanya kasar kepada rakyat kecil. Sekali lagi, semoga hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas," katanya.
Jangan sampai karena kepentingan sesaat kita korbankan masyarakat. Hukum harus adil dan tegas kepada semua lapisan masyarakat, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.#TerimakasihMuhammadiyah#Milad108— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) November 15, 2020
Baca Juga: Kabar Baik! Gunung Rinjani Tambah Kuota Pendakian dengan Catatan Mekanisme Berikut Ini
Seperti yang diketahui, sejumlah acara ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Rizieq Shihab, sempat menjadi sorotan publik.
