Network
Menurutnya, evaluasi keberpihakan pemerintah kepada petani mesti diperbaharui sehingga ada upaya signifikan pada upaya peningkatan NTP ini.
"Kenaikan NTP menjadi bukti kinerja pemerintah yang bekerja untuk rakyatnya yang banyak sekali dari kalangan petani. Tapi bila kenaikan NTP tidak segera kunjung terealisasi, berarti kinerja pemerintah tidak tepat sasarannya," tuturnya.
Baca Juga: Kurangi Risiko Peretasan Sandi, Central Data Technology Sediakan Passwordless dan Touchless
Slamet menambahkan, selama setahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tingkat produktivitas petani dinilai masih rendah. Sehingga diperlukan integrasi program pemerintah dari hulu sampai hilir dalam bidang pertanian.
Dan fakta yang hingga saat ini masih terjadi, adalah impor hasil pertanian yang berdampak langsung pada mundurnya pertanian indonesia.
"Pemerintah mesti sangat serius untuk memikirkan program yang bisa mensejahterakan petani. Perlu dikaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen subsidi harga," ujarnya.
Baca Juga: Inovasi Terbaru Peneliti Alumni IPB, Berhasil Kembangkan Pertanian Berbasis Air Laut
"Hal ini menjadi penting, untuk mengurai persoalan pasca panen. Kerap kali terjadi, ketika setiap petani panen, harga selalu jatuh. Ini mesti ditanggulangi," jelasnya.
Slamet juga mendorong pemerintah untuk membendung kran impor dalam rangka perlindungan petani Indonesia.
"Bila kondisi NTP dan longgarnya impor produk pertanian peternakan tidak segera diperbaiki, maka sangat mungkin kedepan tidak hanya produk pertanian yang diimpor, tetapi petaninya," tutup Slamet.***
