Network
PR INDRAMAYU - Saat ini, pemerintah berencana mengembangkan konsep industri garam terintegrasi agar dapat memenuhi kebutuhan sekaligus upaya mencegah impor.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, seperti dikutip Pikiran-Rakyat melalui Antara.
"Paling tidak kebutuhan garam aneka pangan dan pertambangan, kalau kita kembangkan konsep garam industri terintegrasi, dimana setiap unitnya bisa menghasilkan 40 ribu ton per tahun, dengan investasi 40 miliar rupiah, maka kalau kita bisa tambah 14-15 unit yang serupa agar bisa menghasilkan kira-kira 600-700 ribu ton (garam) per tahun," kata Bambang dalam konferensi pers secara virtual dari kantornya di Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Jaga Keseimbangan Ekonomi dan Kesehatan, Sri Mulyani: Mengembalikan Kesejahteraan
Hal tersebut sesuai mengikuti rapat terbatas dengan topik 'Percepatan Penyerapan Garam Rakyat' yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui 'video conference'.
Dalam rapat tersebut, Jokowi menyampaikan ada dua masalah utama pada garam. yang pertama rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak mampu memenuhi standar, 738 ribu ton garam yang tidak terserap oleh industri.
Sementara itu, yang kedua yaitu rendahnya produksi garam nasional Indonesia berdMpK meningkatnya impor mencapai 2,9 juta ton per tahun dengan kebutuhan terbesar yakni 2,3 juta ton adalah untuk industri chlor alkali plant (CAP).
Baca Juga: Minta TNI Mengantisipasi Karakter Pertempuran di Masa Depan, Jokowi: Menggabungkan Berbagai Taktik
"Maksudnya garam industri terintegrasi adalah pabrik garam yang terintegrasi langsung dengan lahannya sehingga para petani garam nantinya bisa menjual hasil garam rakyatnya yaitu NaCl yang masih di bawah 90 persen kepada pabrik," kata Bambang.
