Network
PR INDRAMAYU - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin, 7 September 2020 kemarin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hasilnya, mayoritas fraksi dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak laporan pertanggungjawaban tersebut.
Penolakan tersebut disampaikan sesaat setelah rapat yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta yang dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pukul 14.00 WIB.
Baca Juga: Provinsi Banten Terima 300.000 Paket Kuota Gratis, Mendukung PJJ Bagi Siswa Saat Pandemi Covid-19
Sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dengan judul 'Ramai-ramai Tolak Anies Baswedan Mentah-mentah!', beberapa fraksi langsung berebut mengajukan interupsi yang mayoritas menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) Gubernur Anies Baswedan.
Fraksi yang menolak P2APBD tersebut, di antaranya Fraksi PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI.
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kami percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Baca Juga: Pasca Menurunnya Penumpang Karena Pandemi Covid-19, Transportasi Udara di Bengkulu Berangsur Normal
Zita meminta Anies sebagai pimpinan dari eksekutif untuk menindaklanjuti hasil reses yang mereka lakukan.
