Network
PR INDRAMAYU - Ketua Umum DPR Puan Maharani belum lama ini memberikan nasehat untuk Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) terkait penanganan corona di Tanah Air.
Ia meminta pemerintah untuk sejenak menginjam rem, mengingat keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting dari apapun.
"Ini saat krusial bagi pemerintah untuk bergotong-royong bersama DPR untuk mengevaluasi. Kalau memang saat ini adalah waktu untuk kita menginjak rem, jangan mempercepat laju dari apa yang menjadi keinginan kita.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah PDIP Buka Opsi Bubarkan MUI Demi Utuhkan Pancasila? Berikut Faktanya
"Keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting dari segala-galanya," pesan Puan sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dengan judul 'Ketika Puan Maharani Makin Berani Nasehati Jokowi'.
Puan mendesak pemerintah segera mencari upaya untuk ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan. Terlebih, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 mulai penuh, hingga membuat Indonesia dalam kondisi darurat kesehatan.
"Jangan membiarkan. Jangan seperti tidak apa-apa. Sudah waktunya pemerintah mengetatkan protokol Covid-19 agar masyarakat kembali waspada, penting menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat," tegas Puan.
Baca Juga: Pakar Analisis Ucapan Puan Maharani: Maknanya Dalam dan Tak Singgung Suku atau Etnis Tertentu!
Lalu, apa makna nasehat Puan dari kacamata politik?
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menerjemahkan pernyataan Puan sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah. Pesan ini juga membuktikan bahwa DPR bukan stempel pemerintah.
Qodari mengapresiasi sikap Puan. Apa yang dilakukan Puan menunjukkan oposisi dalam konteks kelembagaan. Check and balances masih jalan. Bukan hanya dari oposisi. Tapi juga dari partainya Presiden.
Baca Juga: Harga Tes PCR Mahal Bebankan Masyarakat, Wakil Ketua DPR RI: Harusnya Ada Patokan Harga!
"Artinya, demokrasi berjalan. Tidak berarti bahwa sesama partai kemudian yang namanya check and balances hilang atau berkurang. Sangat baik menunjukkan bagaimana demokrasi bekerja. Dan sangat baik dalam hal mengingatkan pemerintah akan PR kebijakan yang menjadi kepentingan rakyat banyak," ulas Qodari.
Lalu, sikap Jokowi? Dalam pengarahan ke para gubernur yang dilakukan secara virtual, Jokowi mengakui terjadi lonjakan kasus di sejumlah daerah. Namun, dia menyebut kondisi ini masih relatif terkendali jika dibandingkan negara lain.
Meski begitu, Jokowi juga meminta para gubernur untuk lebih maksimal menangani wabah corona. Sebab, tingkat kematian alias case fatality rate Indonesia masih tinggi.
Baca Juga: Sampai di Laut Aceh, Ratusan Rohingya Kabur ke Perkampungan, Sempat Kejar-kejaran dengan Tim SAR
"Untuk kasus meninggal, ini hati-hati. Meski case fatality rate di Indonesia turun dari 7,83 di bulan April menjadi 4,2 di bulan ini, kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi," pesan Jokowi.*** (Redaksi WE Online)
