Pakar Analisis Ucapan Puan Maharani: Maknanya Dalam dan Tak Singgung Suku atau Etnis Tertentu!

- 7 September 2020, 13:25 WIB
Puan Maharani
Puan Maharani /Ist

PR INDRAMAYU - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani belakangan ini mendadak disorot usai pernyataan politiknya viral saat mengumumkan calon kepada daerah (Cakada) Pilkada Serentak 2020 dari PDIP pada Rabu, 2 September 2020.

Kemarin, Fadli Zon menyindir Puan dengan mengatakan bahwa pernyataan itu hanya akan dilontarkan oleh orang yang tak paham sejarah.

"Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila," kata Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Kamis, 3 September 2020.

Baca Juga: Sampai di Laut Aceh, Ratusan Rohingya Kabur ke Perkampungan, Sempat Kejar-kejaran dengan Tim SAR

Tak sejalan dengan Fadli Zon, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing angkat bicara dan mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan terjadinya penggiringan wacana negatif yang dilontarkan Puan.

Emrus mengatakan, orang yang tidak setuju lebih cenderung pendapatnya bernuansa politis dan pragmatis daripada substansi makna mendalam dari pernyataan Puan yang menyebut 'semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila'.

"Jika kita simak dengan teori akal sehat saja, ungkapan Puan sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung (perasaan) suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.

Baca Juga: Manusia Perahu Rohingya Kembali Terdampar ke Laut Aceh, Informasi Beredar Ada Sekira 200 Orang Lebih

"Diksi yang ada pada kalimat tersebut yaitu 'Sumbar' sebagai nama provinsi yaitu Sumatera Barat. Bukan suku atau etnis tertentu," kata Emrus, Minggu, 6 September 2020 sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dengan judul 'Masih Diributkan, Pakar Analisis Ucapan Puan: Maknanya Dalam'.

Emrus menjelaskan, Indonesia sebagai negara kesatuan harus dimaknai bahwa setiap provinsi milik kita bersama, bukan seolah milik satu etnis atau suku tertentu, sekalipun etnis tersebut lebih dulu datang dan tinggal di provinsi tersebut dan boleh jadi lebih banyak jumlahnya.

Warga masyarakat Sumbar, dari segi etnis atau suku sangat heterogen. Emrus menilai semua suku dari seluruh Tanah Air sudah ada di Sumbar, atau setidaknya pernah tinggal di sana. Sehingga, Sumbar bukan suku atau etnis.

Baca Juga: Jadwal dan Materi Belajar dari Rumah Senin, 7 September 2020 di TVRI: Ada Film Anak Netflix

Oleh karena itu, jika ada sekelompok orang mengatasnamakan suku tertentu menolak pernyataan Puan atau berencana melaporkan ke proses hukum, tampaknya kurang pas dan bisa jadi belum melakukan pengkajian mendalam dan hilostik.

"Seharusnya wacana publik tertuju pada bagaimana perwujudan hak setiap individu sebagai WNI yang tinggal di Sumbar dan di semua provinsi di Indonesia dapat dijamin dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari," ucap Emrus.

"Konstitusi kita, UUD 1945, menggunakan kata 'setiap' warga negara, bukan menggunakan diksi 'kelompok' atas dasar kategori sosial tertentu, termasuk etnis. Artinya, setiap individu WNI memiliki hak dan kewajiban yang sama sekalipun dari suku atau etnis yang berbeda," tambahnya.*** (Redaksi WE Online)

Editor: Suci Nurzannah Efendi

Sumber: Warta Ekonomi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x