Presiden Joko Widodo Terbitkan Perpres Soal Vaksinasi Covid-19, Waspada Ancaman Denda Mengintai

PR INDRAMAYU - Presiden Joko Widodo tengah gencar mendorong program vaksinasi.

Hingga diterbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

Pepres ini membahas soal vaksinasi Covid-19 yang sedang gencar dilakukan di Indonesia.

Baca Juga: Link Nonton Serial Loki Episode 4, Apakah Seluruh Agen TVA Merupakan Varian?

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengatur tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Simak isi Perpres soal vaksinasi Covid-19 ini selengkapnya seperti diberitakan PikiranRakyat.com dalam artikel berjudul Jokowi Terbitkan Perpres Tentang Vaksin, Siap-Siap Kena Sanksi dan Denda.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-l9 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia,” kutipan Pasal 13 A Ayat (2) dan (3).

Baca Juga: JTBC Rilis Teaser Variety Show Sea of Hope Episode 1, Bintang Tamu Pertama Rose BLACKPINK

Pada Ayat (4) Pasal 13 A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid- 19 dapat dikenakan sanksi administratif, diantaranya:

1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan
3) Denda

Sementara itu pada Ayat (5) Pasal 13 A disebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Badan sesuai dengan kewenangannya bahkan jika yang menolak divaksin saat yang sama menyebabkan terhalangnya vaksinasi, maka bisa dikenakan sanksi lain.

Baca Juga: Link Nonton Ikatan Cinta 28 Juni 2021, Malam Ini Andin dan Aldebaran Cari Anting Elsa, Barang Bukti Kasus Roy?

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” kutipan Pasal 13B.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News, Senin, 28 Juni 2021, dalam Pepres tersebut tidak disebutkan besaran denda

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seperti Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,- pada Pasal 20.

Baca Juga: Ramai Foto Undangan, Boy William Ungkap Kesedihan Batalkan Pernikahannya dengan Karen Vendela

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej menyatakan bahwa merujuk UUD 1945 dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masyarakat selain mendapatkan hak terjaminnya kesehatan turut memiliki kewajiban untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya.

Mengacu Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.***

(PikiranRakyat.com/Mutia Yuantisya)