Network
PR INDRAMAYU – Jumat 26 Maret 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan adanya audit terhadap kinerja Bulog dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini lantaran Bulog dinilai tidak mampu untuk menyerap gabah dari petani dan menyalurkan beras tersebut ke seluruh Indonesia, di mana akibat ini berdampak pada kebijakan impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari Antara News, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menjelaskan saat ini pentingnya melakukan audit terhadap kinerja bulog,
penting untuk dilakukan mengingat masih banyaknya cadangan beras yang tidak tersalurkan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Baca Juga: Optimalkan Program Vaksinasi Covid-19, Tahun Ini Tak Ada Libur Panjang Idul Fitri 1442 H
“Kita serahkan hasil pemeriksaan BPK,” ujar Daniel.
Dengan adanya pemeriksaan terhadap kinerja Bulog, diharapkan Bulog dapat meningkatkan kinerjanya, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, mengingat pembiayaan untuk pengadaan beras ini menggunakan biaya kredit komersial.
Terkait masalah ini Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Bulog telah gagal dalam melakukan penyerapan gabah.
Baca Juga: Beri Bunga Rendah, Dana Rp1,1 Triliun Disiapkan bjb untuk KUR Petani Milenial Jawa Barat
Hal ini berdampak pada para petani yang harus menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan nilai jual yang lebih rendah.
