Network
PR INDRAMAYU - Tak adanya kesamaan data yang dibeberkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) menyoal banjir Jakarta di awal 2021 menjadi perhatian sebagian warganet Tanah Air dalam tayangan Mata Najwa.
Dibuktikan dengan banyaknya komentar warganet yang menyorot perbincangan tersebut.
Tayangan yang diberi judul Sengkarut Banjir Ibu Kota: Atasi Banjir, Apa Kabar Normalisasi? (Part 2) | Mata Najwa itu tampil di kanal YouTube Najwa Shihab.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Massal bagi Wartawan, Jokowi: Alhamdullilah Vaksinasi untuk 5.500 Awak Media sudah Dimulai
Najwa mengundang Riza Patria sebagai perwakilan Pemrov DKI Jakarta.
Sementara Kementerian PUPR diwakili Fidaus Ali, dikutip dari PikiranRakyat-Indramayu.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 25 Februari 2021.
Perbedaan itu ketika Firdaus Ali menyangkan penghentian program normalisasi Kali Ciliwung di tahun 2017.
Baca Juga: Sikapi Hebohnya Kerumunan Jokowi, Ferdinand Hutahaean : Itu Beda dengan Kerumunan Pernikahan Putri HRS
"Tahun 2013-2017 target kita kan ada 33,69 kilometer program normalisasi di Kali Ciliwung, kita berharap bisa kita selesaikan di 2019,"ucapnya.
"Tapi sampai 2017 malah terhenti. Dari target itu kita hanya berhasil menyelesaikan 13 kilometer. Alasannya karean Gubernur Anies memutuskan untuk tidak lagi melakukan normalisasi di Ciliwung," ucapnya kembali.
Penghentian program normalisasi ini lalu ditanggapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.
Baca Juga: Laksanakan Vaksinasi Covid-19 kepada Wartawan, Joko Widodo Kunjungi ke Gelora Bung Karno
Menurutnya Pemprov DKI tidak pernah menghentikan program normalisasi Kali Ciliwung seperti yang diucapkan Firdaus Ali.
"Program normalisasi sama sekali tak pernah terhenti," ujarnya.
Pengakuannya, dibuktikan dengan pencapaian pembebasan lahan yang memakan anggaran cukup besar.
Baca Juga: Spider-Man: No Way Home Desember 2021, Akan Ada Doctor Octopus, Electro, dan Dr. Strange
"Buktinya tugas kami itu membebaskan lahan. Tahun 2018 sebesar Rp1,8 triliun, Tahun 2019 sebesar Rp1,83 triliun, tahun 2020 sebesar Rp781 miliar," ujarnya.
Dari angka diatas menurutnya serapan anggaran berada diatas 90 persen.
"Kecuali tahun 2020 yang terserap hanya 80 persen. Selebihnya 90 persen," ujarnya.
Baca Juga: Prediksi Tim Inggris di Liga Eropa: Man United Vs Real Sociedad, Arsenal Vs Benfica
Angka yang diucapkan Riza Patria itu pun ditanggapi oleh Najwa Shihab.
Menurutnya, telah terjadi perbedaan program normalisasi kali yang didapatkannya dibandingkan yang baru saja disebutkan oleh politisi Gerindra tersebut.
"Berbeda data yang saya dapatkan oleh pansus DKI Jakarta yang mengundang Kepala Dinas SDA. Di tahun 2018 total dana ada Rp4 triliun dengan serapan Rp2,4 triliun. Tahun 2019 Rp3,3 trilun dengan serapannya Rp2,1 triliun," ujar wanita yang disapa Nana itu.
Baca Juga: Bekerjasama dengan Garuda Indonesia, Penerbangan Kargo Beroperasi di BIJB
Data yang dibeberkan Najwa tersebut dengan cepat dibantah Riza Patria.
Alasannya karena Pemprov DKI tidak pernah memiliki serapan anggaran dibawah 50 persen.
"Jakarta tidak pernah serapan kita dibawah 50 persen. Baik itu dari gubernur sebelumnya," ujarnya. ***
