PR INDRAMAYU – Pada tanggal 5 Juli setiap tahunnya sering dirayakan sebagai Hari Bank Indonesia (BI).
Perayaan Hari Bank Indonesia (BI), 5 Juli ini sendiri punya sejarah panjang, jadi tidak hanya semata merayakan harinya saja.
Dalam artikel ini akan menjelaskan sejarah Hari Bank Indonesia (BI) dari 5 Juli dari abad ke-16 hingga tahun 2011.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari situs bi, menjelaskan terkait sejarah berdirinya Bank Indonesia (BI).
Abad ke-16
Pada abad ini bangsa Eropa mulai berdatangan ke Asia Tenggara dengan membawa misi untuk mencari rempah-rempah.
Waktu itu Indonesia masih dikenal dengan Nusantara dan sudah berdiri kerajaan-kerajaan disana, bahkan sudah memiliki mata uang sendiri.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini: Elsa Kembali Lakukan Aksi Licik Agar Bebas dari Penjara?
Tahun 1602-1603
Saat para pedagang Eropa masuk mereka membuat Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau lebih dikenal VOC (Persekutuan Dagang Hindia Timur).
Setelah itu mata uang Real Spanyol masuk ke Nusantara, VOC sendiri memiliki tugas untuk membuka perdagangan di Nusantara dan menghancurkan dominasi Portugis. Hanya saja VOC gagal menjalankan rencananya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini: Elsa Kembali Lakukan Aksi Licik Agar Bebas dari Penjara?
1746
Berdirinya bank pertama di Nusantara yang bernama Bank van Courant tahun 1746.
Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman berupa jaminan barang seperti emas, perak, perhiasan, dan lainnya.
Hingga pada tahun 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank Van Courant en Bank van Leening.
Bank ini memiliki tugas untuk bisa memutarkan uang dari VOC sehingga bisa terus memberikan keuntungan dengan iming-iming bunga.
Baca Juga: Jadwal Layanan SIM Keliling Kota Bandung Hari Ini, 5 Juli 2021
1818
Ternyata pada tahun 1818 Bank van Courant en Bank Van Leening mengalami krisis keuangan dan harus ditutup.
1828
Pada tahun 1828 didirikan kembali De Javasche Bank yang nantinya merupakan cikal bakal dari lahirnya Bank Indonesia.
Pada tahun ini Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa terhadap De Javasche Bank salah satunya adalah menjadi bank sirkulasi.
Bank sirkulasi sendiri artinya bank yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda.
Baca Juga: Ibunda Memes Prameswari Bicara Soal Jodoh untuk Sang Putri hingga Sampaikan Harapannya
1830
Tahun ini belanda alami kekurangan kas negara karena peperangan di tanah Jawa, karena itulah Belanda saat itu melakukan program tanam paksa (cultuurstelsel).
De Javasche Bank ternyata digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung kebijakan finansial melalui sistem Tanam Paksa.
1870
Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-undang Agraria yang mengizinkan pemodal swasta menanamkan modalnya.
Hal ini tentunya mendorong Agraria terus berkembang pada masa itu, akan tetapi eksploitasi berlebihan terjadi karena itulah muncul gerakan Politik Balas Budi tahun 1901.
Akhirnya pada awal abad ke 20 banyak bermunculan bank kredit yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.
Diketahui dari rentang tahun 1870-1942, De Javasche Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota strategis Hindia Belanda kala itu di Nusantara.
Baca Juga: Update Covid-19 di Jawa Barat Hari Ini 5 Juli 2021, 65.330 Orang dalam Perawatan
1942
Hingga akhirnya pada tahun 1942, Jepang menduduki Belanda, dan De Javasche Bank digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG).
1945
Munculnya 2 wilayah di Indonesia, tahun ini merupakan pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Akan tetapi Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA).
NICA kemudian mendirikan kembali De Javasche Bank yang bertujuan menghancurkan ekonomi Indonesia.
Hingga akhirnya Republik Indonesia mengeluarkan UUD 45 pasal 23 yaitu “Berhubungan dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan Undang-undang,”.
Terbentuklah bank sirkulasi dan bank pertama Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) tepatnya pada 5 Juli 1946. Tanggal inilah yang menjadi cikal diperingatinya Hari Bank Indonesia (BI).
1949
Pada konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 terbentuklah pemerintah Republik Indonesia Serikat yang kedaulatannya diakui oleh Belanda.
Akan tetapi Republik Indonesia kala itu memutuskan untuk keluar dari RIS.
1953
Tahun 1951, muncul desakan yang kuat untuk mendirikan bank sentral Republik Indonesia.
Hingga akhirnya pemerintah Indonesia tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia.
Tugas BI pun akhirnya saat ini tidak hanya sebagai bank sirkulasi, akan tetapi sebagai bank komersial melalui pemberian kredit.
Pada tahun ini pun dikenalkan Presiden Soekarno tentang konsep Ekonomi Terpimpin, pada masa ini terdapat doktrin ‘Bank Berdjoang’ berupa penyatuan seluruh bank-bank menjadi bank tunggal dengan nama BNI.
BNI Sendiri didirikan lewat Perpres no.17 Tahun 1965, kemudian Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit I, sementara itu untuk bank lainnya diubah menjadi BNI Unit II-IV.
Baca Juga: Ibunda Memes Prameswari Bicara Soal Jodoh untuk Sang Putri hingga Sampaikan Harapannya
1968
Pada tahun ini dikeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia, UU ini pun menghentikan status BI sebagai BNI Unit.
BI pun saat ini berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara.
Kemudian melalui UU No.21 dan 22 Tahun 1968 BI menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri.
1988
Adanya kebijakan deregulasi perbankan BI dengan nama Paket Kebijaksanaan yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan untuk mempermudah perizinan pendirian bank baru.
1997
BI mengambil langkah-langkah khusus dalam penanggulangan krisis moneter Asia.
1999
Keluarnya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral sendiri ditetapkan bersifat independen.
BI sendiri menetapkan tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2004
DPR melakukan pengesahan pada UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Layanan SIM Keliling Kota Bandung Hari Ini, 5 Juli 2021
2009
DPR mengesahkan terkait UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke 2 atas UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
2011
DPR mengesahkan kembali terkait UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan saat ini dialihfungsikan dari BI ke OJK.***