PR INDRAMAYU - Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal KPK, baru-baru ini telah melakukan tes kepada para pegawainya untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
KPK sendiri telah menerima hasil dari hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada Selasa, 27 April 2021.
Hal tersebut lantas ditanggapi oleh Pakar Politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube miliknya.
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa, tes ASN yang dilakukan pada pegawai KPK seperti halnya Litsus di Zaman Orde Baru.
Baca Juga: Kemenhub Pasang Stiker di Bus yang Beroperasi untuk Layani Penumpang Non-mudik
Menurutnya, jadi yang akan ditanyakan adalah pandangan pribadi yang telah dirumuskan oleh rezim.
“Ini kayak Litsus, di zaman Zaman Order Baru ada Litsus tuh jadi yang ditanya adalah pandangan pribadi terhadap hal yang sudah dirumuskan oleh rezim,” ujar Rocky, seperti dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Karena itulah, tes ASN yang dilakukan KPK menurutnya justru bukan untuk mengevaluasi kemampuan untuk menyelesaikan kasus korupsi yang berlapis-lapis.
Baca Juga: Berada di Kedalaman 838 Meter, TNI AL Kesulitan Evakuasi Kapal Selam KRI Nanggala 402
Rocky Gerung pun menuturkan hal lainnya seperti bagaimana menangani kerumitan kasusnya, atau menangani dokumen yang terlihat rapi tapi isinya sebetulnya kacau.
Menurut dia, mestinya hal-hal seperti itulah yang di tes karena ini soal profesi, kalau masih di tes kewarganegaraan buat apa kita dikasih Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kan mustinya itu yang di tes kan itu soal profesi, kalau masih di tes soal kewarganegaraan ya buat apa dikasih KTP Indonesia kan?” katanya.
Ia pun menuturkan bahwa saat seseorang sudah mendapatkan KTP itu artinya orang tersebut sudah menjadi warga negara.
Baca Juga: Libur Lebaran 2021 Cuma 3 Hari, Berikut 5 Aktivitas yang Bisa Kamu Lakukan Saat di Rumah
Menurut dia, hal itu berarti bahwa warga negara tersebut telah memiliki pengetahuan yang sama tentang Pancasila, rasisme, sejarah.
Dirinya pun menuturkan justru yang diperlukan itu adalah kualifikasi khusus yaitu keahlian para pegawai dalam mengejar koruptor.
“Jadi ini negara balik lagi pada sistim ideologi tuh, sistem pengendalian ideologi,” katanya menerangkan.
Sistem tersebut menuritnya bekerja semacam Pancasila yang perlu dihafal butir-butirnya lalu dibuat perbandingan yang mana Pancasila yang mana yang bukan.
Rocky Gerung pun mempertanyakan terkait untuk apa bernegara masih dalam soal seperti itu.
Dia pun memperumpamakan seperti halnya anak SMA itu perlu untuk diberi pengajaran kembali tentang apa itu komunis dan bagaimana sejarahnya.
Menurutnya, orang yang mau mendaftar dan sudah selesai dalam pembelajarannya masih saja ditanya pertanyaan yang ajaib.
“Ini orang udah mau mendaftar jadi udah selesai seluruh proses belajarnya masih ditanya hal-hal ajaib,” jelas Rocky.***