PR INDRAMAYU – Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengungkap anggaran Kartu Prakerja akan ada hingga 2022 mendatang.
Anggaran untuk program Kartu Prakerja 2022 mendatang akan ada, demikian ucapan Wapres Maruf Amin pada Jumat 5 Maret 2021.
Setelah pelaksanaan program Kartu Prakerja 2021 yang tengah berjalan, Wapres Maruf Amin menyatakan akan ada anggaran untuk program serupa 2022 mendatang.
Baca Juga: Simak 7 Fakta Long Covid, Ternyata Berpengaruh ke Jantung, Paru-paru hingga Alat Kelamin
Wapres Maruf Amin menyampaikan hal itu pada Jumat 5 Maret 2021 dalam acara dialog ekonomi yang digelar secara daring.
Dalam keterangannya, Wapres Maruf Amin menyinggung tentang peningkatan tenaga kerja di Indonesia setiap tahunnya.
"Insya Allah di 2022 pun program ini bisa kami anggarkan, karena tenaga kerja kita setiap tahun bertambah dan tuntutan pekerjaan pascapandemi itu menuntut SDM lebih baik lagi, lebih memiliki keterampilan," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari situs ANTARA.
Baca Juga: Presiden Resmikan Kampus Baru Untirta Serang, Berikut Pesan yang Disampaikan Jokowi
Maruf Amiin menjelaskan program Kartu Prakerja adalah salah satu bantuan dari pemerintah kepada masyarakat agar mereka bisa mempersiapkan diri atau bertransformasi terkait dunia kerja.
"Karena mereka tidak mungkin atau belum tentu bisa melakukan transformasi sendiri, maka pemerintah membantu dengan melakukan terus program pelatihan, training melalui Kartu Prakerja ini," ujarnya.
Terkait sistem pada program tersebut, Maruf Amin menyatakan pemerintah terus berusaha memperbaikinya.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini 10 Hal yang Harus Dilakukan Setelah Putus Cinta, Salh Satunya Memanjakan Diri
"Di 2020, itu dianggarkan Rp20 triliun untuk 5,48 juta (orang), kemudian di 2021 semula dianggarkan cuma Rp10 triliun, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi Rp20 triliun,” tuturnya.
“Itu memang pernah dihentikan atas rekomendasi KPK, tetapi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya melanjutkan.
Apa itu Program Kartu Prakerja?
Program Kartu Prakerja adalah program bantuan pelatihan dari pemerintah dengan cara pemberian insentif kepada masyarakat.
Baca Juga: Ahli Kedokteran Inggris: Obesitas Tingkatkan Risiko Kematian Akibat Covid-19
Insentif tersebut ditujukan kepada warga berusia minimal 18 tahun. Mereka berstatus pencari kerja, lulusan baru, pelaku wirausaha, atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bantuan yang didapat adalah senilai Rp3.550.000. Rp1.000.000 ditujukan untuk pelatihan dan Rp600.000 adalah sebagai insentif pascapelatihan selama 4 bulan. Sisanya yakni Rp150.000 adalah sebagai insentif survei.
Kini penerimaan peserta Gelombang 13 Kartu Prakerja tengah dibuka dengan kuota untuk 600 ribu orang. Gelombang 13 akan dibuka setelah hasil seleksi Gelombang 12 selesai diumumkan.***