Network
INDRAMAYUHITS – Munculnya kasus pemerkosaan terhadap belasan santriwati di Bandung yang dilakukan oleh pengelola boarding school membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus memutar otak untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kasus yang belakangan viral.
Di antaranya adalah munculnya ide pengawasan pesantren yang dilakukan oleh tim khusus. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir Indramayu Hits dari jabarprov.go.id, Senin 13 Desember 2021.
Uu mengatakan, Pemprov Jabar berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP). DPP akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, unsur kiai, hingga perwakilan ormas Islam.
Baca Juga: Habib Luthfi Ijazahkan Amalan Ini, Berharap Allah Bukakan Pintu Rezeki yang Luas dan Berkah
Menurutnya, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi Jabar sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar dalam melakukan pembinaan.
“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” ujar Uu.
Tidak hanya DPP, sambung Uu, Tim Layak Santri juga akan menjadi prioritas untuk bersiaga di masing-masing pondok pesantren (pontren) dalam memastikan sarana dan prasarananya layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga: Masih Grogi Saat Naik Podium Pidato atau Diskusi, KH Achmad Chalwani Sarankan Baca Doa Ini
“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah,” lanjut dia.
