Network
PR INDRAMAYU – Dekrit darurat berisi larangan pertemuan publik dikeluarkan Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha pada Kamis, 15 Oktober 2020.
Dekrit tersebut juga berisi batasan aktivitas transportasi selama situasi darurat masih berlaku.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari RRI dan Antara, pembahasan di dalam dekrit itu mencakup pelarangan penyebaran informasi tentang “berita sensitif” dan informasi elektronik yang berpotensi menyesatkan, menimbulkan ketakutan, dan melahirkan salah paham.
Baca Juga: Akan Lalui 9 Bulan Program Guru Penggerak, Mendikbud Nadiem Ungkap Harapan Besarnya
Polisi dan tentara Thailand diberikan mandat untuk menangani “situasi darurat” yang terjadi di sana. Situasi yang ditangani pihak keamanan Thailand adalah yang berpeluang mengganggu dan mempengaruhi perdamaian dan keamanan nasional Thailand.
"Sangatlah perlu untuk melakukan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera menjaga perdamaian dan ketertiban," ujar Prayuth melalui siaran televisi nasional Thailand pada Rabu malam, 14 Oktober 2020.
Latar belakang dikeluarkannya dekrit tersebut adalah protes anti-pemerintah yang bergulir di negeri Gajah Putih tersebut.
Baca Juga: Prediksi Tahun 2022 Industri Otomotif Akan Kembali Pulih? Simak Penjelasaan Para Direktur ini
Menurut Kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Thailand, tiga pemimpin demonstrasi tersebut telah ditangkap kepolisian Thailand.
