Network
PR INDRAMAYU- Gedung Putih Amerika Serikat memblokir pedoman federal baru yang ketat, untuk pelepasan darurat vaksin virus Covid-19, keberatan dengan ketentuan yang hampir pasti akan menjamin bahwa tidak ada vaksin yang dapat disahkan sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 3 November mendatang.
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari Nytimes Selasa 06 Oktober 2020, Dalam menghadapi blokade Gedung Putih, Food and Drug Administration mencari jalan lain untuk memastikan bahwa vaksin memenuhi pedoman. Harapannya adalah komite akan menegakkan pedoman tersebut, terlepas dari reaksi Gedung Putih.
Perjuangan atas pedoman tersebut adalah bagian dari tarik-menarik selama berbulan-bulan antara Gedung Putih dan agen federal di garis depan respon pandemi Covid-19.
Baca Juga: Perihal Jam Kerja dan Lembur UU Ciptaker, Ida Fauziah: Ayo Kita Dialog
Pejabat Gedung Putih telah berulang kali turun tangan untuk membentuk keputusan dan pengumuman publik dengan cara yang menggambarkan tanggapan pemerintah terhadap pandemi secara positif.
Pola itu telah mengecewakan semakin banyak pejabat karir dan pejabat politik yang terlibat dalam perang pemerintah melawan virus yang telah merenggut lebih dari 209.000 nyawa di Amerika Serikat.
Pedoman vaksin membawa makna khusus, dengan menolak untuk mengizinkan Administrasi Makanan dan Obat untuk merilisnya, Gedung Putih meremehkan upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa vaksin apa pun akan aman dan efektif, para pakar kesehatan khawatir akan hal tersebut.
Baca Juga: Dilaporkan Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya, Najwa Shihab: Saya Siap Memberikan Keterangan
“Masyarakat harus memiliki kepercayaan penuh pada proses ilmiah dan ketatnya pengawasan peraturan FDA jika kita
ingin mengakhiri pandemi,” ujar Asosiasi Perdagangan Industri Bioteknologi memohon dalam sebuah surat kepada sekretaris kesehatan Presiden Trump, Alex M. Azar II, meminta dikeluarkannya pedoman tersebut.
Administrasi Makanan dan Obat-obatan menyerahkan pedoman tersebut ke Kantor Manajemen dan Anggaran untuk disetujui lebih dari dua minggu lalu, tetapi mereka terhenti di kantor Mark Meadows, kepala staf Gedung Putih. Persetujuan mereka sekarang dipandang sangat tidak mungkin.
Poin utama yang mencuat adalah rekomendasi agar relawan yang telah berpartisipasi dalam uji klinis vaksin diikuti selama rata-rata dua bulan setelah dosis akhir sebelum otorisasi diberikan, menurut seorang pejabat senior administrasi dan orang lain yang mengetahui situasi tersebut, yang berbicara dengan syarat anonimitas.
Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Melalui APBN 2021, Berikut 7 Program Strategi yang Ditargetkan Pemerintah
Mengingat di mana uji klinis berdiri, periode tindak lanjut dua bulan itu akan menghalangi semua izin darurat sebelum Hari Pemilu.
Konflik dimulai segera setelah Food and Drug Administration menyerahkan pedoman tersebut ke kantor anggaran Gedung Putih pada hari Senin (21 September 2020). Keesokan harinya, Dr. Stephen M. Hahn, F.D.A.selaku komisaris memberi pengarahan kepada Tuan Azar tentang masalah tersebut.
Meadows mengemukakan serangkaian kekhawatiran, kata seorang pejabat senior pemerintahan.
Baca Juga: Respon Kekecewaan Rakyat Pada DPR Terkait RUU Ciptaker, Azis Syamsuddin: Pasti Ada Pro Kontra
Dia mempertanyakan perlunya data tindak lanjut selama dua bulan, mengatakan bahwa rekomendasi yang lebih ketat akan mengubah aturan di tengah uji klinis dan menyarankan bahwa Dr. Hahn terlalu dipengaruhi oleh ilmuwan karier agensinya. Gedung Putih pada hari Senin tidak menanggapi permintaan komentar.
Donald Trump secara terbuka pada Rabu 23 September 2020 kepada wartawan meragukan apakah pedoman tersebut akan disetujui. "Kami mungkin atau mungkin tidak menyetujuinya," katanya, menunjukkan bahwa tindakan regulasi "adalah langkah politik lebih dari apa pun."
F.D.A. kemudian memberikan pembenaran tambahan kepada Gedung Putih, menjelaskan bahwa tindak lanjut dua bulan diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan efek samping dan memastikan bahwa perlindungan vaksin terhadap Covid-19. Namun mereka belum mampu memecah kebuntuan tersebut.
Baca Juga: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Meningkat, Reisa Sebut Pemerintah Terapkan Strategi
Gedung Putih memiliki wewenang untuk campur tangan dalam dokumen panduan yang tidak mengikat tersebut sebuah langkah di bawah peraturan yang dapat diberlakukan setidaknya sebagian karena perintah eksekutif Oktober 2019 yang memperketat pembatasan atas penerbitan dokumen tersebut.
Perintah tersebut menegaskan bahwa "lembaga terkadang menggunakan kewenangan ini secara tidak tepat dalam upaya mengatur publik".
Pejabat Gedung Putih telah mengutipnya untuk memaksa Food and Drug Administration dan lembaga lain untuk menyerahkan pedoman terkait pandemi Covid-19 ke kantor anggaran Gedung Putih untuk ditinjau sebelum dirilis ke publik.***
