Network
Alasan Anggito tidak menjabarkannya karena merasa bukan menjadi wewenang mereka sebagai BPKH.
Meskipun seperti itu dia mengaku sudah mengusulkan agar biaya kesehatan dapat disubsidi pemerintah melalui APBN.
Baca Juga: Apakah Rempah-rempah Dapat Kedaluwarsa? Ketahui Umur Simpan dan Kapan Harus Membuangnya
"Prokes bukan kompetensi kami, meskipun kami menyarankan agara prokes sebagian dibebankan pada jamaah dan sebagian dari APBN itu akan mengurangi nilai manfaat," tuturnya.
Setelah program kesehatan, kenaikan menyusul untuk biaya hotel, hingga katering akomodasi.
"Komponen dari Rp9,1 juta itu paling banyak di program kesehatan," ujar Anggito.
Baca Juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia Selasa 6 April 2021, Sore Ini Kasus Aktif 7,4 Persen
"Biaya prokes itu Rp6,6 juta. Kemudian ada kurs Rp1,4 juta kenaikan per orang, biaya untuk hotel katering akomodasi itu ada kenaikan Rp1 juta per orang. Kamis fokus di kurs dan biaya satuan," sambungnya.
Untuk diketahui, Anggito menyampaikan ini dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI.
Komisi VIII DPR RI sendiri membidangi agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. ***
