Network
INDRAMAYUHITS - Kantor Staf Presiden (KSP) berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) untuk merealisasikan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di berbagai daerah.
"Ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapat dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya. Komunitas NU yang masif diharapkan bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia mengetakan Presiden Joko Widodo berkomitmen menerapkan RAPS untuk mendorong pengelolaan lahan dan sumber daya alam (SDA) berbasis masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Gol Bunuh Diri Jaimerson Gagal Bawa Kemenangan Bagi Madura United Saat Kontra Persik Kediri
Salah satu fokus program KSP di 2022, lanjutnya, adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi proyek utama (major project) reformasi agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.
Dengan kolaborasi antara sektor dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti NU, maka kegiatan pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria dapat dikerjakan secara bersama-sama, jelasnya.
Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia dengan 91,2 juta anggota, KSP menilai NU merupakan salah satu mitra penting Pemerintah.
Baca Juga: Menhub Budi Karya Sumadi Proyeksikan Tahun ini Pelabuhan Patimban Layani 160.000 Unit Kendaraan
"Peran dari jaringan 29.000 pesantren NU dalam pendampingan pengajuan lokasi penanganan konflik agraria serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai target RAPS," ujarnya.
Pemerintah berharap percepatan realisasi penerapan program perhutanan sosial, yang baru mencapai 4,8 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.
