Network
PR INDRAMAYU - Hak menerima pendidikan dalam tahun 2020 ternyata belum dirasakan sepenuhnya oleh semua masyarakat Indonesia secara merata. Sebab, hingga saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui masih terdapat penduduk buta aksara masuk dalam daftar, dan itu terdapat di enam provinsi, tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) 7.46 persen.
Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buta aksara masih menggelayuti enam provinsi, yaitu; (1) Provinsi Papua sebesar 21.9 persen; (2) Kalimantan Barat 3.81 persen; (3) Sulawesi Barat (Sulbar) 3.98 persen; (4) Sulawesi Selatan 4.22 persen; (5) Nusa Tenggara Timur (NTT) 4.24 persen; dan (6) Nusa Tenggara Barat (NTB) 7.46 persen.
“Ada beberapa daerah yang masih perlu perhatian sungguh sungguh agar bisa mengentaskan buta aksara di negara kita," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Jumeri saat konferensi pers secara virtual, Jumat 4 September 2020.
Baca Juga: Halmahera Barat Diguncang Gempa 5,9 SR Minggu 6 September 2020 Pagi, Begini Penjelasan BMKG
Jumeri merinci, kelompok masyarakat di pedesaan jumlah penduduk buta aksara masih lebih besar ketimbang masyarakat di perkotaan. Sebab, kata dia, jumlahnya dua kali lipat lebih banyak masih dialami masyarakat pedesaan.
"Perkotaan itu rata-rata buta huruf 2.29 persen, sedangkan pedesaan 6.44 persen," kata Jumari.
Jumeri menjelaskan, faktor buta aksara di pedesaan karena kemiskinan. Sedangkan, masyarakat kelas bawah atau miskin buta aksara dikatakannya karena cenderung tidak memiliki akses untuk mempelajari aksara.
Baca Juga: Investasi Logam Mulia, Berikut Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Minggu, 6 September 2020
"Ini betul, bahwa buta aksara terkait dengan kemiskinan. Dan ini salah satu ikhtiar kita memberantas kemiskinan agar masyarakat makin banyak melek huruf. Sehingga, bisa mengakses informasi, sarana kesehatan, ekonomi dsb sehingga bisa mengangkat dirinya," kata dia.
Padahal, itu semua juga termasuk tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh Nadiem Makarim selaku menteri.
Solusi saat ini, kata Jumari, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan sejumlah Program Pendidikan Keaksaraan.
Baca Juga: Liburan Akhir Pekan Makin Sempurna! Cuaca Cerah Naungi Langit Indramayu 6 September 2020 Seharian
"Dengan cara pengklasteran daerah yang dilakukan oleh Koordinasi Gabungan (korgab) Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Ke depan ada Korgab Daerah dengan pusat. Kita cover dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Nanti, unit unit kami itu bisa memastikan berjalannya Program Keaksaraan," klaim Jumari.***
