Network
PR INDRAMAYU - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon bersama Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, melakukan diskusi terkait kaum buruh.
Dalam diskusi tersebut Said Iqbal mengungkapkan salah satunya aturan Omnibus Law telah menghancurkan banyak harapan dari kaum buruh.
Said Iqbal mengungkapkan bahwa, kaum buruh merupakan salah satu pendukung investasi.
Dirinya pernah mengungkapkan berulang kali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Utamanya, bahwa kaum buruh sangat mendukung terjadinya investasi.
Baca Juga: Spoiler dan Link Nonton Drama Korea Taxi Driver Episode 8: Penyelesaian Misi Dendam Ahn Go Eun
“Kami pendukung utama investasi bersama Andi Gani presiden KSPSI Agen,” ujar Said Iqbal, seperti dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari kanal YouTube Faldi Zon.
Said Iqbal menjelaskan bahwa dengan adanya investasi maka pertumbuhan ekonomi pun akan ikut membaik.
Akan tetapi dirinya pun mengingatkan juga saat pertumbuhan ekonomi naik maka harus diiringi juga pertumbuhan konsumsi.
“Investasi naik tapi konsumsi dijaga, karena kalau konsumsi turun ya percuma, penyebabnya konsumsi turunkan karena daya beli turun,” katanya.
Makanya salah satu hal yang sering buruh suarakan adalah perihal instrumen upah yang sangat berpengaruh terhadap daya konsumsi.
“Tentang investasi kami adalah pendukung utama termasuk infrastruktur dibangun,” kata Said Iqbal.
Seperti halnya saat ini yang menurutnya pembangunan dari Merak sampai Banyuwangi, daerah-daerah yang dilaluinya bisa bertumbuh menjadi daerah industri yang bisa meningkatkan ekonomi di sana.
Apalagi, kata dia bahwa, dengan adanya pembangunan ini pasti akan bisa menyerap lebih banyak tenaga buruh yang bisa dibayar secara profesional.
Baca Juga: Tepati Janji, Presiden jokowi Beri Bantuan Traktor hingga Alat Pertanian untuk Petani di Indramayu
Adapun, efek adanya pembangunan tersebut dapat membuat daerah yang awalnya minus bisa menjadi kawasan industri baru yang mendatangkan investor.
“Apapun yang dilakukan presiden Jokowi dalam titik terkait investasi dan infrastruktur kita dibelakang beliau yang kita tidak setuju secara bersamaan jangan diturunkan kesejahteraan,” ujarnya.
Said Iqbal pun mengungkapkan bahwa terkait hal tersebut Jokowi memberikan jawaban yang normatif, bahwa investasi penting dan kesejahteraan harus dijaga.
Baca Juga: Anang Hermansyah Sebut Aurel Hermansyah Berubah Setelah Menikah dengan Atta Halilintar
Akan tetapi Omnibus Law ini sendiri bukan hanya pekerjaan presiden saja, ada menteri-menteri terkait yang dimana mereka juga adalah pengusaha.
“Sayangnya Omnibus Law telah menghancurkan harapan itu terlalu berpihak kepada kepentingan pengusaha,” kata ketua KSPI.
Karenanya kaum buruh akan terus menyuarakan hal ini sampai 2024 nanti, hingga presiden yang baru nanti akan kami suarakan, hingga menggantikan aturan yang tidak baik dalam hal ini adalah masalah ketenagakerjaan di Omnibus Law.
“Kesejahteraan menjadi ukuran kita, state policy adalah bagian dari perjuangan buruh,” kata dia.***
