Network
PR INDRAMAYU - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Tani dan Nelayan, Riyono mengaku heran dengan sikap pemerintah terkait wacana impor beras.
Padahal menurut Riyono, keputusan tersebut telah ditentang oleh banyak pihak hingga menuai kritik tajam.
Tak hanya itu, Riyono menambahkan bahwa, kebijakan tersebut justru kontraproduktif dengan ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenci produk asing, dan mencintai barang dalam negeri.
Baca Juga: Juventus Incar 2 Pemain PSG, Diyakini dapat Dongkrak Performa Bianconeri
Di samping itu, Riyono mengatakan penolakan dilakukan dari politisi, akademisi sampai petani.
Untuk akademisi, wacana impor beras telah ditentang oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB).
Selain itu Komisi IV DPR RI, penolakan wacana impor beras itu disampaikan dalam RDP pada Senin, 15 Maret 2021 dengan Bulog, PT Garam dan Kementan.
Wacana impor beras itu pun ditentang oleh petani, adapun salah satu yang menjadi alasannya yakni bertepatan dengan panen raya.
"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Febuari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?," ujar Riyono, Jumat, 19 Maret 2021, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman resmi PKS.
Riyono tegas mengatakan petani Indonesia dinilainya mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Baca Juga: Ketua DPP Pemuda Tani HKTI: Saya Apresiasi Kepedulian FIS terhadap Isu Pertanian di Indramayu
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020.
Angka tersebut naik sebesar 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang berjumlah 54,60 juta ton.
Di tahun 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton beras.
Baca Juga: Tim Bulutangkis Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021, KOI: BWF Belum Minta Maaf
Angka itu naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton beras dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton beras.
Tak hanya itu, BPS juga menilai peningkatan produksi dimungkinkan dapat terjadi di 2021.
Alasannya karena potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).
"Data di atas memberikan gambaran bahwa petani kita berdaya dan mampu sediakan kebutuhan dalam negeri, anehnya pemerintah malah akan impor. Penolakan petani di Jatim, Jateng dan berbagai daerah tidak didengarkan oleh pemerintah?," ujarnya.***
