PR INDRAMAYU – Kebebasan demokrasi di era Presiden Jokowi dinilai oleh beberapa pihak mengalami penurunan.
Hal ini karena beberapa pihak menilai suara-suara dari pihak oposisi banyak yang dibungkam.
Terkait hal ini pun Pakar Politik Rocky Gerung ikut bersuara terkait dinamika demokrasi yang terjadi di Rezim Jokowi.
Baca Juga: Prediksi Denny Darko Soal Kebangkitan Bangsa dan Politik Indonesia di Tahun 2024
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari YouTube Channel Rocky Gerung Official, Rocky Gerung ungkap bahwa segala upaya untuk membungkam rakyat akan sulit dilakukan.
Rocky Gerung menganggap seluruh upaya untuk menggembok rakyat akan sulit karena gembok yang dipakai sudah karatan.
“Anggap aja seluruh upaya menggembok pikiran rakyat itu akan diputuskan sendiri oleh gembok yang berkarat, gemboknya udah lama berkarat,” terang Rocky Gerung.
Pengamat Politik, Rocky Gerung bandingkan sikap otoritarianisme dari rezim Jokowi dengan Order Baru.
Bahkan dirinya mengungkapkan bahwa lebih menghormati sistem otoritarian yang dilakukan pada era Order Baru.
“Saya lebih hormat sebetulnya model otoritarianisme Orde aru, itu resmi,” terang Rocky Gerung.
Baca Juga: Ditanya Warganet, Ini Jawaban Rocky Gerung jika Menjadi Presiden Indonesia
Ia pun menjelaskan bahwa otoritarianisme yang dilakukan oleh rezim Orde Baru itu resmi, misalkan ada diskusi, maka dibubarkannya berdasarkan Undang-Undang.
“Kalau kita lagi diskusi nanti ada petugas datang, atas nama Undang-Undang kami bubarkan diskusi kalian,” ungkap Pakar Politik Rocky Gerung.
Petugas yang datang menggagalkan diskusi tersebut menggunakan Undang-Undang sebagai dasarnya, bukan malah menghalangi diskusi dengan sound system.
Baca Juga: Tunggu Empati Istana Usai Ustaz Tengku Zulkarnain Wafat, Rocky Gerung: Musti Belajar Menghormati
Rocky Gerung ungkapkan pada Zaman Orde Baru bahwa diskusi dibubarkan dengan Undang-Undang, sedangkan kalau sekarang dibubarkan diam-diam.
“Orde baru masih punya sistem untuk menghalangi orang, ini enggak ada sistem,” tegas Rocky.
Menurutnya di rezim sekarang, buzzer bisa menjadi BIN dan BIN bisa menjadi buzzer, sedangkan Polisi banyak dianggap sebagai kriminal kalau urusan kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Silaturahim Dua Partai Politik, Airlangga Hartarto: PKS Dukung Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19
“Buzzer bisa jadi BIN, BIN bisa jadi buzzer, Polisi bisa berupaya untuk menerangkan masalah, tapi orang menganggap polisi bagian dari kriminal kalau urusan kebebasan berpendapat janganlah polisi ikut-ikut disitu tuh,” terang Rocky Gerung.
Pada bagian kebebasan berpendapat inilah yang menurut Rocky Gerung anggap pemerintah dalam perkembangan buruk.***