Network
IndramayuHits.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aep Surahman mewakili Bupati Nina Agustina menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Indramayu tahun anggaran 2023.
Nota penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin 25 Maret 2024.
Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Amroni.
Dalam kesempatan itu, Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman menyampaikan, LKPJ Bupati Indramayu 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis, progress report, tahun ketiga Bupati Indramayu terhadap RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2021-2026.
Aep juga menjabarkan beberapa hal diantaranya adalah penyampaian tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yakni pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
Termasuk pendapatan transfer dll pendapatan daerah yang sah, dengan target pendapatan daerah pada APBD pengubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.555.430.622.116 dengan realisasi sebesar Rp3.541.302.724.834 atau 99,60 persen.
Untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan anggaran belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2023 sebesar Rp3.846.530.813.045 dengan realisasi sebesar Rp3.585.050.751.109 atau 93,2 persemn.
Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp291.093.190.929 dengan realisasi Rp291.093.190.929 atau 100 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Aep juga menjelaskan, hingga memasuki tahun ketiga yakni tahun 2023 telah diperoleh kemajuan yang cukup berarti baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.
Sesuai gambaran kinerja makro Kabupaten Indramayu tahun 2023 yaitu IPM mencapai 69,25 poin angka kemiskinan mencapai 12,13% angka pengangguran mencapai 6,40% pertumbuhan ekonomi mencapai 9,76% pendapatan perkapita mencapai Rp24,67 juta dan ketimpangan pendapatan rasio gini mencapai 0,34 poin.
