Network
Indikator kelima yakni pengadaan peta evakuasi yang mudah dipahami ini melibatkan kerja sama antara otoritas lokal dan masyarakat serta pembuatan peta oleh berbagai instansi seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, dan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Koreksi terkait perbedaan detail dan tujuan evakuasi tsunami pun diperlukan,” sambung dia.
Indikator keenam, lanjutnya, yaitu pengembangan, sosialisasi, dan pendidikan kepada masyarakat yang dipenuhi salahsatunya melalui program Goes To School (GTS), yaitu pemberian edukasi kebencanaan kepada siswa SD-SMP-SMA di Pangandaran.
BMKG juga telah membuat materi edukasi yang dapat diterapkan secara nasional tentang bencana tsunami.
Indikator ketujuh yakni kegiatan sosialisasi atau pendidikan yang diadakan setidaknya tiga kali dalam satu tahun ini telah dipenuhi melalui kegiatan tahunan yang digagas oleh BPBD Pangandaran dan FKDM Pangandaran, yaitu Hari Siaga Bencana pada 26 April, Peringatan Tsunami Pangandaran pada 17 Juli, dan GTS.
Indikator kedelapan yakni diadakannya latihan komunitas tsunami minimal dua tahun sekali ini telah dipenuhi. Begitu pun indikator kesembilan yaitu EOP.
Indikator ini telah dipenuhi melalui peresmiannya dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor 144/47-Kpts/Desa/2020. Dokumen itu menjadi acuan saat terjadi tsunami di Pangandaran.
Indikator kesepuluh yakni adanya kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat tsunami telah dipenuhi melalui adanya koordinasi FKDM dan Linmas dalam merespons bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.
Indikator kesebelas dipenuhi dengan adanya sarana seperti penyampaian keputusan tanggap darurat melalui media sosial, Command Center dan perangkat diseminasi seperti CCTV untuk memantau tsunami, serta sirine dan pengeras suara untuk penyebaran informasi operasi tanggap darurat tsunami.
Command center yang berada di Kantor Desa Pangandaran terhubung dengan perangkat sosialisasi di Pantai Timur, Pantai Barat, Pantai Wisata, dan Kantor Desa Pangandaran.
