Network
Menurutnya, indikator pertama yakni penetapan wilayah bahaya tsunami dan adanya peta bahaya tsunami ini dipenuhi dengan adanya peta redaman tsunami pemodelan numerik dari instansi pemerintah serta berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli.
Untuk indikator kedua, sambung dia, yakni perkiraan jumlah penduduk di wilayah bahaya tsunami ini didapatkan dari data Desa Pangandaran 2021.
Baca Juga: David Da Silva Lahap Semua Latihan, Ingin Beri yang Terbaik bagi Persib
Indikator ketiga yaitu ditempatkannya informasi publik mengenai rute evakuasi tsunami ini dapat dilihat di sepanjang pesisir pantai Desa Pangandaran.
Pemenuhan indikator ini perlu disempurnakan karena terdapat beberapa kesalahan koordinat. Dan indikator keempat adalah adanya inventarisasi sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.
Dikatakan, melalui wawancara saat survei lapangan, Pemerintah Desa Pangandaran memenuhi sisi ekonomi melalui anggaran dana untuk penanggulangan tsunami.
“Sisi infrastruktur dipenuhi melalui persiapan titik pengungsian sementara seperti di wilayah Cagar Alam dan shelter evakuasi lima lantai di perbatasan Desa Pangandaran dan Desa Pananjung,” ujarnya seperti.
Adapun tujuh rekomendasi hotel untuk evakuasi pun sudah disiapkan mengingat banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Pangandaran. Pada sisi politik dan sosial, bersama Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM), pemerintah daerah menyusun dokumen emergency operation plan (EOP). Efektivitasnya dapat dilihat melalui simulasi evakuasi.
FKDM Pangandaran dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD) juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan dan mempersiapkan kegiatan kesiapsiagaan bencana di wilayah Pangandaran.
Organisasi Linmas, Komunitas Nelayan, dan Komunitas Pengusaha Pariwisata di Pangandaran pun mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana tsunami tersebut.
