Pemprov Jabar Ingin Bentuk Dewan Pengawas Pesantren, Pekan Ini Ajak Diskusi Ulama

14 Desember 2021, 07:11 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. /Instagram.com/@ruzhanul

INDRAMAYUHITS – Munculnya kasus pemerkosaan terhadap belasan santriwati di Bandung yang dilakukan oleh pengelola boarding school membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus memutar otak untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kasus yang belakangan viral.

Di antaranya adalah munculnya ide pengawasan pesantren yang dilakukan oleh tim khusus. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir Indramayu Hits dari jabarprov.go.id, Senin 13 Desember 2021.

Uu mengatakan, Pemprov Jabar berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP). DPP akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, unsur kiai, hingga perwakilan ormas Islam.

Baca Juga: Habib Luthfi Ijazahkan Amalan Ini, Berharap Allah Bukakan Pintu Rezeki yang Luas dan Berkah

Menurutnya, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi Jabar sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar dalam melakukan pembinaan.

“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” ujar Uu.

Tidak hanya DPP, sambung Uu, Tim Layak Santri juga akan menjadi prioritas untuk bersiaga di masing-masing pondok pesantren (pontren) dalam memastikan sarana dan prasarananya layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga: Masih Grogi Saat Naik Podium Pidato atau Diskusi, KH Achmad Chalwani Sarankan Baca Doa Ini

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah,” lanjut dia.

Rencana yang dianggap strategis ini akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan kabupaten/kota di Jabar. Dia berharap bisa digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.

“Minimal hari Rabu (15/12/2021) nanti, kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini, sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” papar Uu.

Baca Juga: Let’s Go Klaim Kode Redeem FF Terbaru 14 Desember 2021, Pastikan Lebih Seru Lagi Permainanmu

Lebih lanjut Uu meminta masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya menjadi santri di ponpes-ponpes, agar tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung.

Dikatakan, keberlangsungan aktivitas santriwan dan santriwati di pesantren Jabar dilakukan secara terpisah dan terbatas, sehingga moral dan etika para santri tetap terjaga. Uu meyakinkan masyarakat bahwa pontren di Jabar aman dan terkendali.

“Saya minta dan mohon kepada orang tua untuk tidak terbawa image-image yang menggoreng berita ini seolah-olah pesantren itu negatif. Orang tua jangan takut memasukkan anaknya ke pntren. Yang (anaknya) sudah (masuk ponpes) pun, jangan merasa gerah,” tuturnya.

Baca Juga: Inilah Hasil Terbaru Drawing Babak 16 Besar Liga Champions 2021-2022

Pontren di Jabar, kata Uu, ada 1.500 dan jumlah santrinya sekitar 4,8 juta. Ia yakin semuanya aman dan terkendali.

Pasalnya, di pesantren laki-laki dan perempuan dipisah, termasuk guru laki-laki dan perempuan. Aktivitas sehari-hari juga ada pembatasan. Sehingga, akan terjaga moral dan etika. ***

Editor: Kalil Sadewo

Sumber: Jabarprov.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler