Network
PR INDRAMAYU - Tiongkok menuduh Amerika Serikat mencoba "menciptakan kekacauan" di Asia-Pasifik, sehari setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Robert O'Brien, dalam kunjungannya ke Filipina, mendukung negara-negara dalam sengketa maritim dengan Tiongkok.
Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut juga diklaim bahwa AS menuduh Beijing menggunakan tekanan militer untuk memajukan kepentingannya sendiri.
Selama perjalanannya ke Manila, O'Brien mengatakan kepada Filipina dan Vietnam, kedua negara yang berselisih dengan Beijing menutupi Laut Cina Selatan.
Baca Juga: Sikapi Pola Konsumtif Masyarakat, Mahasiswa Unpad Adakan Kampanye di Media Sosial Instagram
Dia juga menegaskan kembali komitmen AS untuk Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.
Sementara itu, Tiongkok menanggapi dan mengatakan bahwa ucapan tersebut "tidak masuk akal" dan membesar-besarkan ketegangan regional.
"Kami dengan tegas menentang pernyataan yang penuh dengan mentalitas Perang Dingin dan secara sembarangan menghasut konfrontasi," kata Kedutaan Besar Tiongkok di Manila dalam pernyataannya sebagaimana diberitakan Al Jazeera.
Baca Juga: Belum Usai Kasus Video Syur Mirip Gisel, Polisi Tunggu Analisis Forensik Wajah
“Itu menunjukkan bahwa kunjungannya ke kawasan ini bukan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi untuk menciptakan kekacauan di kawasan itu demi kepentingan egois AS,” tambahnya.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan telah membangun instalasi militer di beberapa terumbu dan singkapan yang disengketakan.
Namun keputusan pengadilan internasional menemukan garis itu tumpang tindih dengan klaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia dan Indonesia yang ilegal.
Baca Juga: Berulangnya Aksi KKB Separatis OPM, HNW Berharap Kasus Tersebut Bisa Menyadarkan TNI
Filipina membawa kasusnya ke Den Haag setelah perselisihan selama dua bulan dengan kapal penangkap ikan Tiongkok atas Scarborough Shoal pada tahun 2014.
Pengadilan memutuskan dua tahun kemudian bahwa di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Filipina memiliki hak eksklusif atas sumber daya dalam jarak 370,4 km (200 mil laut) dari pantainya.
Keputusan tersebut tidak menghalangi Tiongkok, yang terus membangun pangkalan di laut.
Sementara AS telah berulang kali mengirim kapal perang melalui daerah tersebut untuk menyoroti kebebasan navigasi di salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia.***
