Network
INDRAMAYUHITS – Para ulama sewilayah III Cirebon dan sekitarnya menggelar deklarasi bersama bertajuk Pesantren Kawal NKRI.
Deklarasi dilakukan saat Doa Untuk Negeri Pesantren Kawal NKRI di Pondok Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa malam 26 Juli 2022.
Deklarasi Pesantren Kawal NKRI diikuti ratusan ulama dan kiai dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Brebes dan Tegal.
Baca Juga: Hadiri Haul Pesantren Buntet, Kapolri Minta Bantuan Para Ulama Terkait Hal Ini Jelang Pemilu 2024
Deklarasi dilakukan di hadapan Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang secara khusus hadir di tengah-tengah acara Haul Sesepuh Pesantren Buntet.
Deklarasi dibacakan oleh Ketua YLPI Pondok Buntet Pesantren, KH Salman Al Farisi yang juga salahsatu pimpinan di pesantren tersebut.
Deklarasi tersebut, menurut KH Salman Alfarisi hendak meyakinkan siapapun bahwa pesantren adalah pertahanan NKRI.
Baca Juga: RUMOR TERPANAS! Kapten Persib, Marc Klok Bakal Ditebus Kontrak Persis yang Kabarnya Siap Bayar Mahal
Bersama pemerintah dan Polri, KH Salman memastikan, pesantren akan memperkuat persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami bersama-sama akan selalu memperkuat komitmen menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman," turur KH Salman yang membacakan deklarasi Pesantren Kawal NKRI di halaman Masjid Agung Buntet dilansir Indramayu Hits dari Ayo Cirebon.
Menurut KH Salman, deklarasi dilakukan sebagai bentuk pengikat dan penegasan komitmen bahwa pesantren siap mengawal keutuhan NKRI bersama Polri.
Lebih dari itu, pesantren, kata KH Salman siap berkolaborasi dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19 yang belakangan terus membaik.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang datang pada acara itu memberi pesan penting kepada para santri dan masyarakat saat hadir di Cirebon.
Pesan Kapolri Listio Sigit yang hadir pada acara Selasa malam 26 Juli 2022, terkait dengan kondisi jelang tahun-tahun politik Pemilu dan Pilpres 2024.
Spesifik Kapolri mengungkapkan tentang polarisasi politik jelang pesta demokrasi nasional yang rangkaiannya sudah mulai terasa.
Kapolri merasakan dampak dari berbagai hal yang muncul saat Pemilu 2019 seperti peredaran hoaks, politik adu domba, dan polarisasi politik masih dirasakan hingga kini.
Karena itu Kapolri mengajak para santri dan mayarakat untuk menolak bentuk-bentuk polarisasi politik yang muncul akibat perbedaan pilihan dan pandangan jelang Pemilu 2024.
Kapolri Listyo Sigit menyebut, informasi bohong (hoaks) hingga polarisasi politik diprediksi masih akan mewarnai Pemilu 2024, baik menjelang maupun sesudahnya.
“Gejolak keamanan muncul akibat perbedaan pandangan politik dan sampai sekarang masih dirasakan. Tadinya saudara atau teman dekat, kemudian jadi tidak saling sapa," ungkap Kapolri Listio Sigit.
Kapolri mengingatkan, polarisasi politik yang terjadi di masa-masa Pemilu dapat merusak keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
“Kalau keberagaman hilang, yang terjadi adalah seperti di Timur Tengah. Kita tidak boleh seperti itu, NKRI harga mati harus dijaga betul. Kalau ada yang mengusik kita peringatkan bareng karena persatuan dan kesatuan harus dijaga," papar Kapolri Listio Sigit.
Untuk mencegah polarisasi politik dan dampak buruknya, pihaknya meminta dukungan dan bantuan para ulama dan santri agar ikut berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baginya, peran serta semua elemen masyarakat, sangatlah penting, pasalnya banyak ruang yang tidak bisa dijangkau oleh pihak kepolisian.
“Butuh sentuhan para kiai untuk memastikan kamtibmas di wilayah masing-masing," sambung Kapolri. ***
