Hoaks atau Fakta: Benarkah Mahasiswa Bisa Minta Bantuan TNI untuk Menggelar Aksi Demonstrasi?

PR INDRAMAYU – Beredar kabar di sosial media Facebook bahwa mahasiswa dari berbagai institusi yang berencana menggelar aksi demonstrasi bisa mengajukan pengawalan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal tersebut diunggah oleh akun Facebook dengan nama pengguna Salahudin Al Ayyubi, yang kemudian menjadi viral di media sosial raksasa buatan Mark Zuckerberg itu.

Berikut narasi dalam unggahan foto tersebut:

“Maklumat TNI untuk Rakyat Indonesia. Kapuspen Mabes TNI Mayjen Sisriadi, salam komando! Mahasiswa bisa minta bantuan ke Kodam jika ingin didampingi saat gelar unjuk rasa. Kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,” demikian narasi yang diunggah Salahudin Al Ayyubi.

Baca Juga: Turut Laporkan Kasus Pembakaran Bendera, DPC PDIP Kota Cimahi: Ini Panggilan Jiwa

Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com, Turn Back Hoax Mafindo melaporkan bahwa klaim tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan.

Klaim tersebut disimpulkan secara keliru karena faktanya hingga kini menurut ketentuan yang berlaku, hak mengawal aksi demonstrasi adalah hak pihak kepolisian bukan TNI, termasuk dalam pengurusan izin keramaian.

Ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang kewenangan Polri, salah satunya mengawal demonstrasi. TNI bisa saja diturunkan ke lapangan jika tenaga kepolisian dalam kondisi tertentu tidak mencukupi.

Baca Juga: Terancam Dipidana Usai Tampil di Acara Khitanan, Rhoma Irama: Tidak Adil, Saya Hanya Tamu Undangan!

“Kewenangan panglima dalam pengendalian operasi sudah dibagi habis ke satuan bawah. Mereka seharusnya minta ke tingkat pangdam. Panglima kan sudah dibagi habis kewenangannya,” tutur Mayor Jenderal TNI Sisriadi dalam sebuah pernyataan pada 25 September 2019.

Sisriadi juga menjelaskan TNI bisa ikut membantu mengamankan demonstrasi jika dibutuhkan.

Mekanismenya pun akan diserahkan ke pihak Kodam di daerah yang bersangkutan. Meski begitu bukan berarti TNI ikut dalam kegiatan yang bersifat politik.

Baca Juga: Anak Buruh Tani Tengah Mengandung 7 Bulan, Sebut Dihamili Saudara Ipar Namun Tidak Mengaku

“TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. Prosedurnya begitu dan itu sudah pada level di lapangan dan bukan pada Panglima TNI lagi. Urusannya diserahkan komandan di bawah dan mereka punya prosedur masing-masing dan itu kan tugas perbantuan,” kata Sisriadi.

Sementara itu, foto yang diunggah Salahudin Al Ayyubi merupakan foto yang pernah dimuat di salah satu media nasional dengan judul “Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Sisriadi: Masalah Kelebihan Perwira Dulu Dianggap Tabu” yang dirilis pada 7 Februari 2019.

Foto tersebut merupakan dokumentasi dari Pusat Penerangan TNI saat Kapuspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada 31 Januari 2019.***