Network
PR INDRAMAYU - Keterbukaan informasi publik sebagai modal dalam mewujudkan pemerintahan digital Indonesia, berdasarkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. plate.
Menurut Menteri Kominfo, sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap publik, Indonesia sudah mengadopsi berbagai macam inovasi teknologi agar lebih optimal, efektif dan efisien.
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com melalui Antara, saat pandemi Covid-19, diharuskan seluruh pihak agar tidak lagi membatasi adopsi teknologi semata.
Baca Juga: Sambut Liburan Akhir Pekan, Berikut 3 Aplikasi Online Perjalanan yang Menawarkan Diskon Hingga 65%
Akan tetapi, adanya tuntutan keberhasilan implementasi e-government menuju digitalisasi government. Perihal ini, Menteri Johnny menyebutkan bahwa pentingnya pemanfaatan data dan informasi dalam mengambil kebijakan yang menjadi syarat utama agar mewujudkan digitalisasi government.
Kemudian ia menyarakan pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan.
Mengutip hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Menteri Kominfo menyebut di kuartal kedua tahun ini, ada peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28 persen.
"Momentum tersebut menjadi titik di mana transformasi digital nasional menjadi kian mendesak untuk dilakukan," kata Menkominfo.
Indonesia sejak 2016, telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Definisi OECD yakni, open government sebagai budaya pemerintahan yang didasari pada transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik, dalam mendukung pertumbuhan demokrasi yang secara inklusif.
Baca Juga: Trending #SaveKomodo Akibat Jurassic Park, Netizen: Masih Adakah yang Peduli dengan Konservasi?
Menkominfo menegaskan, dalam mewujudkan pemerintahan digital, masih membutuhkan upaya berkesinambungan dengan pemenuhan kebutuhan akan informasi dan data.
"Perjalanan kita masih panjang. Kebutuhan publik terhadap informasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya. Upaya berkesinambungan pun perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan digital government, seperti melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional," ungkapnya.***
