Network
INDRAMAYUHITS – Dua nama anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep telah dilaporkan ke KPK beberapa hari lalu, nama Menteri Keuangan, Sri Mulyani pun jadi sorotan.
Sesuai dengan otoritasnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dianggap memiliki kewenangan untuk melihat lalu lintas keuangan pejabat dan keluarganya, termasuk Sri Mulyani.
Hal itu diungkapkan Pengamat Politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official yang dirilis kemarin.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Mulai Kontraksi Atta Halilintar Panik
"Sudah dari setahun yang lalu bahkan, ibu Sri Mulyani atau penguasa-penguasa keuangan di istana diingatkan untuk perhatikan lalu lintas keuangan yang enggak benar, deteksi dari awal, dan beri peringatan," ungkap Rocky Gerung.
Rocky Gerung berharap Sri Mulyani dengan kewenangannya bisa mengungkap serta menjelaskan secara terbuka dan transparan, sehingga jelas persoalannya, tak lagi samar-samar.
"Itu ada lalu lintas keuangan yang mencurigakan mestinya dia kasih peringatan dong, PPATK atau segala macam. Jadi sinyal samar-samar itu akhirnya jadi jelas," sambung Rocky Gerung.
Baca Juga: Film Makmum 2 Tembus Satu Juta Penonton, Raih Rekor MURI
Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, membela Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Sementara itu dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha ikut menanggapi pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK oleh aktivis Ubedilah Badrun.
Giring yakin dugaan itu tidak benar. Namun, ia menyarankan agar ada proses dibuktikan benar atau tidaknya dugaan KKN yang dilakukan Gibran dan Kaesang.
Mantan vokalis band Nidji itu berpendapat, Gibran adalah sosok yang sederhana dan konsisten dalam bekerja.
Untuk diketahui, dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pidana korupsi.
Laporan tersebut diajukan oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, terkait dengan dugaan adanya TPPU relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. ***
