Network
IndramayuHuts.com - Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, pada Tahun 2024 ini pelaksanaan, pembinaan dan penguatan pilar-pilar sosial diarahkan pada penguatan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerja masing-masing.
Ini merupakan upaya komitmen pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, langkah-langkah strategis dalam penguatan kapasitas dan optimalisasi kinerja pilar-pilar sosial perlu dikuatkan.
Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu menggelar Pembinaan, Pemantapan, Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Pilar-Pilar Sosial se-Wilayah Eks Kawedanan Haurgeulis Tahun 2024.
Baca Juga: Manfaat Luar Biasa Mengajak Anak Jalan-jalan ke Kebun Binatang, Banyak Perkembangan yang di Dapat
Bertempat di Balai Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Selasa (21/5/2024), Bupati Indramayu, Nina Agustina menyampaikan, pembinaan dan penguatan pilar-pilar sosial tersebut beranjak dari suatu pemahaman bahwa pilar-pilar sosial merupakan mitra kerja pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial
Bupati Nina mendambakan, melalui pendekatan pelayanan kesejahteraan sosial ini akan menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan secara cekat dan tepat sasaran.
Bupati Nina menuturkan, dari berbagai prestasi dan keberhasilan yang diraih Kabupaten Indramayu, baru-baru ini Kabupaten Indramayu mendapat peringkat ke-4 tingkat nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terbaik pada Tingkat Provinsi Jawa Barat, namun masih banyak persoalan yang harus diselesaikan yaitu terkait penanggulangan kemiskinan.
“Angka kemiskinan kita saat ini, Alhamdulillah mengalami penurunan dari 12,77 persen pada tahun 2022 menjadi 12,13 persen pada tahun 2023. Namun demikian, masih cukup tinggi sehingga perlu upaya-upaya kita semua untuk terus menurunkan angka kemiskinan tersebut,” tuturnya.
Dengan demikian, Bupati Nina berpesan kepada seluruh pilar-pilar sosial untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat wilayah kecamatan maupun desa, dan lembaga terkait dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, sehingga program-program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.
