Network
“UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian,” lanjut Puan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM Indonesia saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto) sebesar 61,97 persen atau senilai lebih dari Rp 8.500 triliun. Kontribusi UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Meski begitu, Puan memandang masih banyak permasalahan dan kendala yang sering dialami UMKM.
“Jika tidak diatasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, atau bahkan gulung tikar,” sebutnya.
Puan lantas memaparkan beragam permasalahan UMKM yang perlu diatasi tersebut. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.
Oleh karenanya, Rapimnas Kadin 2022 yang mengangkat tema ‘Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju’ dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM.
“Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional,” tegas Puan.
Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi. Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan.
Mantan Menko PMK ini menyatakan, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Akan tetapi, sebut Puan, masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.
“Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing,” kata peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan itu.
