INDRAMAYUHITS - Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kabupaten Indramayu, Ruswa minta sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berkelanjutan di Indramayu.
Hal itu dikatakan Ruswa usai menghadiri kegiatan sosialisasi dan KIE BPOM bersama anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, di aula Islamic Center Indramayu, Sabtu 28 Mei 2022.
"Kita minta acara ini terus menerus jangan sekali," tutur Ruswa, usai acara.
Menurut dia, acara sosialisasi dan KIE BPOM itu sangat baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya, yakni masyarakat Indramayu khususnya.
Baca Juga: Anggota DPR RI Netty dan BPOM Ajak Masyarakat Turut Awasi Keamanan Pangan
Haji Ruswa juga menyebutkan, bahwa saat ini Indramayu sedang tumbuh-tumbuhnya usaha kuliner.
Dikatakan, dengan tumbuhnya kuliner itu otomatis produsen tubuh, termasuk konsumennya juga tumbuh.
"Nah, kalau masyarakat tidak dicerdasakan dari sisi bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat termasuk untuk memproduksi makanan yang sehat ini kan bahaya bagi masyarakat kita," ujarnya.
Oleh karena itu, Ruswa mwnganggap acara sosialisasi dan KIE BPOM itu sangat penting dan ia sabut baik.
"Kami bangga dari DPD PKS Indramayu punya wakil yang perduli dengan dapilnya, mau menarik mitranya kesini mengedukasi konsitrennya, kita sangat bersyukur, dan berterimakasih pada ibu Netty yang memfasilitasi acara ini sebelumnya," ucapnya.
Ia juga berharap acara sosialisasi dan KIE BPOM itu bisa berkelanjutan, mengingat jumlah masyarakat Indramayu saat ini yang hampir mencapai dua juta jiwa.
"Sekali pelatihan aja 240 masyarakat kita sudah hampir dua juta, harus berapa kali pelatihan kan, dan kita minta sih jangan terpusat di sini, keliling di tiap kewedanan atau dapil, agar sentuhannya menyentuh luas dan sudah pernah dicoba di Kandanghaur sekali, mudah-mudahan nanti berlanjut," pungkas Ruswa.
Di tempat yang sama, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher juga ingin memastikan negara hadir untuk menjaga keamanan pangan bagi masyarakat, dengan kegiatan bersama BPOM itu.
"Kita ingin memastikan bahwa negara hadir ketika ada proses pembuatan, peredaran (pangan) tentu ini menjadi satu kewajiban negara untuk melakukan perlindungan terhadap warganya," tutur Netty, usai acara.
Dikatakan, dalam sosialisasi dan KIE BPOM yang merupakan mitranya di Komisi IX DPR RI, dijelaskan bagaimana agar masyarakat bisa waspada terhadap makanan yang mengandung unsur bahaya. Baik itu bahaya fisik, kimia dan juga bahaya bakteri atau virus.
Sehingga, kata Netty, minimal kasus kasus diare keracunan itu bisa diturunkan. Hari ini, imbuhnya, kan kita sering mendengar kabar ada pesta sekian warga keracunan, atau ada mie yang diamankan karena mengandung formalin, atau bakso yang mengandung boraks.
"Nah, zat-zat atau unsur berbahaya inilah yang kemudian harus kita waspadai karena ini akan berdampak pada kesehatan kita di waktu yang akan datang. Seperti penyakit kardiovaskular, kemudian kanker sebetulnya disebabkan oleh makanan yang tadi, selain tidak sehat juga tidak aman," ucap Netty.
Dikatakan, kegiatan tersebut tentu menjadi penting karena tema yang diangkat adalah keamanan pangan, yang tentu menjadi hajat hidup seluruh warga Indonesia.
Dengan pangan yang aman, Netty berharap kualitas kesehatan masyarakat lebih meningkat dan tentu hal itu juga akan berdampak secara signifikan pada daya saing sumber daya masyarakat atau SDM.
Lebih lanjut, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS itu juga ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengajak anggota keluarga dan masyarakat untuk bersama sama menjadi bagian dari pilar pengawasan pangan yang aman.
"Karena pilar ini melibatkan bukan hanya pemerintah, tapi juga produsen sebagai pembuat pangan dan juga kita masyarakat menjadi konsumen harus menjadi konsumen cerdas," ucapnya.
Netty juga berharap agar setiap produsen juga jangan sampai hanya memikirkan aspek kepentingan dan keuntungan bisnis belaka, tapi juga harua memikirkan keselamatan warga masyarakat yang mengkonsumsi produk yang diperjual belikan.***