Network
PR INDRAMAYU - Tidak hanya dengan Amerika Serikat, hubungan Tiongkok dengan Australia tampaknya semakin memanas.
Bahkan, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison telah menyatakan bahwa perang mungkin sekarang bisa dilakukan.
Bukan main-main, Scott Morrison juga menyerukan aliansi negara-negara Indo-Pasifik untuk memerangi peningkatan ancaman Tiongkok secara global. Salah satunya mengenai Laut China Selatan.
Baca Juga: Mungkinkah Gading Martin Bakal Rujuk demi Gempi? Gisel Akhirnya Angkat Bicara
Express melaporkan, komentar Scott tersebut muncul ketika Kevin Rudd, mengindikasikan konflik antar AS dan Tiongkok yang mungkin muncul dalam 3 bulan ke depan.
"Kami telah mengakui bahwa apa yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan dan bahkan tidak dianggap mungkin atau mungkin dalam hal jenis hasil tidak lagi dipertimbangkan dalam konteks itu," ujar Morrison dalam sebuah sambutan.
Ia mengatakan jika saat ini Indo-Pasifik telah menjadi episentrum persaingan strategis.
Baca Juga: Update Corona di Indonesia, 7 Agustus 2020: Pasien Positif Bertambah 2.473 Orang, Totalnya 121.226 K
"Ketegangan atas klaim teritorial meningkat," tambah dia sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dengan judul 'Memanas, Perdana Menteri Australia Nyatakan Kemungkinan Perang dengan Tiongkok'.
Scott Morrison juga menambahkan bahwa bagaimana pun ia tidak akan setuju konflik antara AS dan Tiongkok tak bisa dihindari.
Australia juga telah memastikan akan meningkatkan pengeluaran untuk belanja dibidang pertahanan sebesar 40 persen selama 10 tahun ke depan.
Baca Juga: Jadi Pemilik Maung Pertama, Ashanty: Kita Beli Dua, Satu Buat Seserahan, Mertua Kurang Baik Apa Coba
Selain membicarakan meningkatnya persenjataan angkatan laut Tiongkok di Laut China Selatan, Australia juga mengkritik Beijing yang menerapkan undang-undang keamanan baru di Hong Kong.
Australia juga mempertanyakan asal usul virus yang kini menjadi pandemi global di banyak negara di dunia.
Sehingga Australia memutuskan untuk bergabung dengan negara bagian lainnya seperti AS, menyerukan penyelidikan independen terkait virus yang kini tengah mewabah.
Baca Juga: Pulihkan Nama Baik, Ashanty Jalani Pemeriksaan Tambahan di Polda Metro Jaya
Tiongkok pun memberikan tanggapan mereka terhadap segala pernyataan dengan memberlakukan sanksi berat pada barang-barang yang berasal dar Australia.
Perdana Menteri Australia juga mengakui ia belum berbicara dengan Xi Jinping sejak KTT G-20 di Jepang pada tahun 2019 lalu.
Meskipun undangan untuk pembicaraan lebih lanjut telah diperpanjang, dia mengakui hubungan telah menjadi masalah.
Baca Juga: Suami Kebanyakan Gowes, Sang Istri Banderol Sepeda Rp45 Juta di Forum Jual Beli Facebook: Nego Halus
"Yang penting adalah hubungan perdagangan, hubungan ekonomi bisa diupayakan," ujarnya.
Di Laut China Selatan sendiri, Australia juga turut menyatakan klaim maritim Beijing sebagai hal ilegal.
Tiongkok membalas klaim tersebut, dan menuduh Australia telah melanggar prinsip-prinsip dasar pelanggaran international.
Baca Juga: 'Keukeuh' Tak Mau Pindah, Rumah Mungil di Tiongkok Kini Tinggal di Tengah-tengah Jalan Tol
"Tindakan salah Australia yang mengabaikan fakta dasar tentang masalah Laut China Selatan dan menolak kedaulatan teritorial darat Tiongkok serta hak dan kepentingan maritim di Laut China Selatan telah melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar internasional. hubungan, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar pihak Tiongkok kepada PBB.
Tiongkok telah mengklaim beberapa rantai pulau seperti pulau Paracels dan Spratly sebagai miliknya di bawah kebijakan 'sembilan garis putus-putus'.
Di bawah kebijakan ini, Tiongkok memandang beberapa area sebagai miliknya di bawah klaim historis sebelumnya.
Saat ini, Australia juga bahkan telah memerintahkan penghapusan perangkat Huawei dari jaringan 5G-nya sejalan dengan Inggris menyusul sanksi AS terhadap perusahaan tersebut.*** (Rahmi Nurfajriani/Pikiran Rakyat)
