Network
PR INDRAMAYU – Selasa, 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.
PP soal Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik tersebut, disambut baik oleh Ketua Umum Lembaga Manajemen Kolektif Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PARRRI) Dwiki Dharmawan.
Dwiki Dharmawan menyampaikan bahwa, semua Undang-Undang (UU) jika ada Peraturan Pemerintahnya dapat dieksekusi secara maksimal.
Baca Juga: Bicara Soal Kader Demokrat yang Membelot, AHY: Memaafkan Tapi Tidak Melupakan Begitu Saja
Pada pasal 3 pada PP tersebut tertulis, “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau music dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait Melalui LKMN.”
Adapun yang dimaksud dengan royalti yakni hak ekonomi yang didapat oleh pencipta atau pemilik hak terkait dalam hal ini adalah musik dan/atau lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
LMKN memiliki kewenangan dalam menarik, menghimpun mendistribusikan royalti, dan juga mengelola kepentingan ekonomi hak pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan atau musik.
Baca Juga: Soal Pemekaran Wilayah Kabupaten Indramayu Barat, Kecamatan Kroya Ditunjuk Jadi Ibu Kota
Adapun penggunaan komersial yang dimaksud pada pasal 3 tersebut meliputi kegiatan seminar, konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, distro, klub malam, diskotik, konser musik, pesawat, bus, kereta api.
